2 Tersangka Pembuat Akta Otentik Palsu Digiring ke Rutan Polda Sulut

Manado,DetikManado.com – Tersangka Victor Pandunata anak dari Hadi Pandunata dan Notaris Surjaman ditahan atas dugaan kasus menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan membuat akta otentik palsu PT BDL.

Keduanya tiba di Rutan Polda Sulut yang dibawa tim Bareskrim Mabes Polri,Rabu (12/07/2023) sore.

Keduanya terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik,yang akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manado.

Pelimpahan tersebut dilakukan oleh pihak penyidik Dittipideksus subdit 1 Bareskrim Mabes Polri setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan dilimpahkannya perkara tersebut, maka tinggal menunggu kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado.

Direktur Utama PT BDL Adrianus B Tinungki mengatakan tersangka Victor Pandunata adalah anak kandung dari Hadi Pandunata yang pada beberapa waktu yang lalu diberi gelar adat sebagai Tongganut In Ta Motompira yang artinya seorang yang menjadi inspirasi dalam mengajak dan melakukan kebaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya (AMABOM).

“Penyematan gelar tersebut sebelumnya dikecam oleh ketua-ketua adat di BMR karena dinilai pemberian gelar tersebut terlalu gampang,terlalu terkesan tiba-tiba dan tidak substansial karena sampai saat ini manfaat apa yang diberikan oleh Hadi Pandunata,”ujarnya.

Pihaknya menduga penyematan itu hanya di pakai untuk menggiring opini publik sehingga mendapat kecaman para ketua adat BMR dan meminta agar gelar tersebut dicabut.

“Saya juga bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terutama penyidik Dittipideksus Bareskrim subdit 1 Mabes Polri atas penanganan kasus ini,”Tinungki.

Perkara ini bermula pada tanggal 25 januari 2022 saudara VP melalui notaris DS notaris di Kabupaten Bogor telah membuat suatu akta otentik akta nomor 3 tanggal 25 januari 2022 yang dijadikan dasar peralihan saham pada PT BDL untuk di upload di dalam sistem SABH Kementerian Hukum dan HAM.

“Hal tersebut sangat terang benderang,bahwa apa yang dilakukan oleh saudara VP melalui notaris DS tersebut adalah tidak benar karena bagaimana mungkin sudah ada UU yang mengatur tentang peralihan saham tanpa ada persetujuan peralihan saham dari menteri ESDM dan RUPS,”ungkap Tinungki.

Komentar Facebook