Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Lolayan Pertanyakan Kewajiban CSR PT BDL

uluhan warga lingkar tambang saat aksi di jalan menuju PT BDL. (foto: Sulawesion.com)

“ Kami meminta kepada pihak terkait untuk meninjau kembali kelayakan penerbitan IPPKH dan sekaligus membekukan IUP di wilayah PT. BDL,” pungkas Sandi.

Terkait Aksi damai tersebut, berikut Enam poin tuntutan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang, Kecamatan Lolayan yakni sejak PT BDL diberikan izin operasi produksi sejak tahun 2011 oleh Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) PT BDL tidak pernah melaksanakan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) di wilayah desa lingkar tambang.

Menurut peserta aksi, sejak PT Bulawan Daya Lestari beroperasi, adanya kerusakan lingkungan yang cukup massif dan membuat Kawasan hutan di sekitar perkebunan mopait mengalami ancaman abrasi keracunan akibat limbah, dan bencana alam lainnya akibat dari pengerukan dan aktivitas tambang dari PT. Bulawan Daya Lestari yang tidak pernah melakukan pemeliharaan lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

Bahwa tenaga kerja yang direkrut oleh PT. Bulawan Daya Lestari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sejak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berakhir tidak diperlakukan sebagaimana amanat Undang-undang tentang ketenagakerjaan, dan sebagaian dari pekerja yang diberhentikan tidak memperoleh pesangon.

Komentar Facebook