Diduga Lahan Belum Dibayarkan, Sejumlah Pemilik Lahan Laporkan PT JRBM ke Polda Sulut

Selain itu, ada surat penghentian penyidikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dirinya selaku pelapor yang dilaporkan kembali oleh pihak pengacara perusahaan yang seolah-olah menuduhnya melaporkan kepada Menteri LHK bahwa lahan masyarakat desa Bakan sudah dibayarkan sementara yang diterima pemilik lahan tidak ada sama sekali.

“Kenyataannya SP3 tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti berarti logikanya lahan tersebut belum dibayarkan oleh PT JRBM dengan luas lahan sekitar 81 Hektar,” jelasnya.

Senada dengan itu, Yusuf Mooduto Ketua LSM Aliansi Indonesia Cabang Bolang Mongondow mengatakan ada beberapa hal yang harus sampaikan yaitu agar supaya pihak perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan kompensasi kepada pemilik lahan yang sebenarnya.

“Karena ada keterlibatan institusi negara yaitu pihak Ombudsman RI dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulut agar supaya ini dilakukan penyelidikan agar kedepan tidak menimbulkan persoalan apalagi berkaitan dengan masyarakat karena pembayarannya salah alamat yaitu bukan kepada pemilik lahan,” tegasnya.

Komentar Facebook