Maklumat Terkait FPI Dikeluarkan, Komunitas Pers Mendesak Kapolri Mencabut Pasal 2d

Komunitas pers ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Tondano, DetikManado.com – Sejumlah komunitas pers menyatakan sikapnya terkait maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis Nomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Komunitas pers ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Bacaan Lainnya

Diketahui, maklumat tersebut ditandatangani Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pada Jumat, 1 Januari 2021 lalu, dengan tujuan memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

“Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan bersama komunitas pers di Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Komunitas pers menilai, salah satu isi maklumatnya pada bagian Pasal 2d, menyatakan bahwa masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.

“Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945,” sebut mereka.

Mereka menyebutkan Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bagi komunitas pers, maklumat Kapolri itu juga dinilai mengancam tugas jurnalis dan media karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) No 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Isi maklumat itu akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran” yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 UU Pers. 

“Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers,” sebut komunitas pers dalam poin ketiga pernyataan sikap.

Selain itu, komunitas pers mengimbau pers nasional terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan UU Pers. (***/rf)

Komentar Facebook

Pos terkait