Orang Gila Masuk DPT, Begini Tanggapan Peneliti Pemilu Abdul Tulusang

Abdul K Tulusang (foto : Ist)

Sebagimana kerangka hukum tersebut, seharusnya menerapkan kebijakan pada tahap pemungutan suara bahwa hak pilih bagi disabilitas mental dapat digunakan sesuai dengan rekomendasi dokter. Jika dokter menyatakan yang bersangkutan mampu memilih, maka hak pilih dapat digunakan atau diberikan surat suara.

“Penggunaan hak pilih pada hari Pemungutan suara sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya. Sebab hubungan hukum adalah hubungan pertanggungjawaban. Itulah alasan dalam hal penggunaan hak pilih, orang gila (disabilitas mental), harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas seperti dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari pemungutan suata sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih,” jelas Tulusang.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, pria asal Kawanua ini menegaskan, tidak ada larangan bagi disabilitas mental untuk terdata di dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, pemilih dengan disabilitas mental memang sudah seharusnya terdata di daftar pemilih. Sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 2012, dan UU No.7 Tahun 2017. (dm/red)

Komentar Facebook

Pos terkait