Penjelasan KPU Sulut Terkait Polemik Pemindahan 500 Kotak Suara ke Graha Gubernuran

Kenly Poluan didampingi 3 anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Salman Sahelangi, dan Awaludin Umbola serta Ketua KPU Kota Manado Ferley B Kaparang, dan PPK Kecamatan Wenang, pada Jumat (15/2/2024) malam. (Foto: Yoseph Ikanubun/DetikManado.com)

“Walaupun kami sebagai penanggungjawab penyelenggara pemilu menyatakan bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh PPK Wenang dan Wanea sudah sesuai ketentuan dalam pedoman pengelolaan logistik pemilu dan pedoman teknis penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi,” ucap Poluan

Dia menegaskan, intinya tidak ada yang dilanggar karena bagi semua fasilitas pemerintah berdasarkan ketentuan boleh digunakan oleh KPU dan jajaran.

Bacaan Lainnya

Salman Saelangi menambahkan, perlu dipahami bahwa sebagaimana fakta dan kondisi nyata di lapangan, fasilitas umum berukuran besar di Kota Manado yang dapat digunakan untuk tahapan tempat kotak suara dan rekapitulasi sulit didapat.

“Saya kira publik juga harus melihat dari sisi itu, bukan kemudian serta merta ada kondisi-kondisi sifatnya fasilitas pemerintah dicurigai atau apa,” ujarnya.

Salman Saelangi menjelaskan, meski prosedur sudah sesuai namun melihat kondisi di Kecamatan Wenang pihaknya kemudian berusaha memaksimalkan lokasi Kantor KPU Provinsi Sulut. Begitupun Kantor Camat Wanea sebagai tempat rekapitulasi PPK Wanea. Namun semua nantinya tergantung dari kesepakatan para unsur yang mengikuti pleno.

Komentar Facebook

Pos terkait