Soal Teguran ke Gubernur Papua, Ini Sikap Mahasiswa di Manado Sulut

  • Whatsapp
Mahasiswa Indonesia Papua di Sulut menanggapi tindakan pemerintah pusat terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Foto: Istimewa)

Tondano, DetikManado.com – Mahasiswa Indonesia Papua di Sulut menanggapi tindakan pemerintah pusat terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hal ini terkait dirinya yang masuk ke Papua Nugini melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek ke Wutung, kampung yang berbatasan dengan Skouw, Jayapura, Papua. 

“Pemerintah pusat stop menangkap, menyeret dan mengkriminasikan pemimpinya orang Papua, Bapak Lukas Enembe,” ujar Ketua  Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) Pusat, Wilson Itlay dalam jumpa pers di halaman Asrama Mahasiswa Cendrawasih V Manado, Sulut, Selasa (6/4/2021).

Selanjutnya mereka menyatakan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian stop membungkam Lukas Enembe dengan alasan tidak sesuai prosedur atau aturan. Menurut mereka, hal tersebut karena kesehatan dan nyawanya tidak dijamin dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami menuntut dengan tegas kepada Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan kota yang ada dalam Provinsi Papua untuk memperhatikan keadaan dan kesehatan Bapak Gurbernur Papua, Lukas Enembe,” ungkap Itlay.

Mereka menuntut kepada DPR Provinsi, DPR dan DPRD 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua agar menyuarakan untuk Lukas Enembe. 

“Kami menuntut dengan tegas kepada pemerintah pusat dan Kemendgri segera memberikan izin kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk melakukan pengobatan dari luar Negara Indonesia atau luar negeri,” kata Itlay.

“Jika dalam point 1 sampai 5, tidak ditindaklanjuti maka saya sebagai Pimpinan organisasi mahasiswa Papua di Sulawesi Utara siap memediasi massa yang lebih banyak lagi,” lanjut Itlay.

Salah seorang mahasiswa, Yalimer Kogoy mengatakan, Pemerintahan Indonesia tidak mempunyai hati, perasaan kemanusiaan terutama dalam orang Papua. 

“Dalam tindakan yang lebih nyata adalah Bapak Lukas Enembe sangat kritis dalam kesakitan yang dialaminya namun diciduk dengan berbagai alasan yang tidak benar. Kami meminta kepada Pemerintah Pusat agar memberikan jaminan yang pasti kepada Bapak Enembe agar bisa melaksanakan pengobatan dari luar negara Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Badan Pengurus IMIPA Cab Tomohon, Yossias Kepno bahwa Gubernur Lukas Enembe hanya sebagai ladang Pemerintahan Pusat dimana memanfaatkan semua yang terjadi di Tanah Papua. Menurutnya, dengan kondisi yang terjadi terhadap Lukas Enembe bahwa menghindari dari berbagai kepentingan politik.

“Namun Bapak Lukas Enembe sangat mempunyai kesehatan yang begitu kritis (sakit) sehingga mencarikan pengobatan alternatif. Indonesia stop membunuh orang Papua dan tolong berikan kebebasan kepada Bapak Lukas Enembe agar bisa merawat kesakitannya dengan baik, melakukan pengobatan di Negara Indonesia,” tandas Kepno.

“Negara jangan intervensi dalam masalah kesehatan karena Negara tidak dijual di toko maupun rumah sakit. Tolong berikan izin Bapak Lukas Enembe bisa melakukan pengobatan di luar Negeri bukan di Negara Indonesia. Jika Bapak Lukas Enembe melakukan pengobatan tidak akan mengalami kesembuhan bahkan mempercepatkan kematian,” tutup Anselmus W Cambu dari mewakili Ha-Anim.

“Dengan sepenuh jiwa orang Papua baik Papua maupun Papua Barat agar menyikapi kejadian yang terjadi oleh Bapak Lukas Enembe, semua jabatan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat tidak sepenuhnya seperti yang dipikirkan, harga manusia Papua sangat mahal, nyawa tidak dijual di toko, di mall hanya nyawa itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan disalibkan untuk menebus dosa manusia begitu pun Bapak Lukas Enembe memberikan semua jiwanya untuk orang Papua. Dengan hormat kepada semua pimpinan Papua pada umumnya agar menyikapi dan melindungi Bapak Lukas Enembe,” tutup Jefri A Kosho mewakili kepala burung. (rf)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email