Tuntut Naikkan Harga Kopra, Mahasiswa di Manado Siap Turun ke Jalan

  • Whatsapp
Rapat setting aksi yang dilaksanakan pada 20 dan 21 November 2018 (foto : ist)

MANADO, DetikManado.Com – Turunnya harga komoditi kopra menuai keprihatinan sejumlah kemahasiswaan di Kota Manado, rasa prihatin tersebut rencananya dilakukan mulai melalui Aksi Solidaritas, yang akan dilaksanakan Senin (26/11/2018) besok.

Seruan aksi tersebut beredar di media sosial, aksi yang menamakan diri sebagai Gerakan Kolektif Perjuangan Rakyat Sulawesi Utara (Gerakan Kopra Sulut), mengajak semua elemen mahasiswa untuk menyerukan kenaikan harga kopra.

Adapun isi tuntutan sebanyak 5 point, yakni pertama meminta DPRD Privinsi Sulut untuk mendesak Pemprov Sulut agar segera menstabilkan harga Kopra, kedua menununtut Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk menetapkan harga kopra, ketiga pemerintah harus menghadirkan BUMD untuk mengelola hasil tani kopra sebagai bentuk industrialisasi di sektor pertanian, keempat pemerintah harus melakukan pendidikan terhadap masyarakat untuk menggunakan produk local dan kelima mempertegas ekonomi bangsa dengan berlandaskan pasal 33 UUD 1945.

Humas aksi, Eko R.Z Yahya, saat dihubungi melalui pesan singkat, minggu (25/11/2018),  menjelaskan “Kopra adalah salah satu produk unggulan, data yang kami dapati dari Bappeti.co.id, harga kopra Rp. 6.850. Mirisnya di Nusa Utara, harga mencapai Rp.2000-Rp.3000, sedangkan Manado, Minahasa dan Bolmong Rp.3000 – Rp.4000. Dengan harga seperti itu bagaimana mereka dapat menyekolahkan anak mereka, seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah taktis dalam mengintervensi harga kopra, jangan hanya beralasan tidak bisa intervensi harga pasar, sehingga seakan-akan tidak berdaya” jelas Eko.

Lanjut, mantan ketua umum LMND Manado ini mengatakan “Amanat Pancasila tentang Keadilam Sosial, serta pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan Ekonomi bangsa sangat jelas bunyinya, yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersama-sama menyerukan permasalahan ini kepada Wakil Rakyat di DPRD Sulut, dimana mereka seakan diam terhadap permasalahan ini, kami tidak hanya mengkritik tapi kami akan memberikan solusi seperti jelas dalam tuntutan, misalnya menghadirkan BMUDes menggunakan dana desa untuk mengolah hasil kopra dan dijual ke masyarakat sebagai pendapat Desa” jelasnya

“Ini bukan hanya soal Kopra tapi soal kemanusiaan, pada dasarnya kami mau mengajak pemerintah jangan hanya bergantung kepada mekanisme pasar saja, tapi kembali kepada arah ekonomi kita yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut” tutupnya.

Diketahui, rencana aksi mahasiswa tersebut mengambil titik kumpul di lapangan tikala pada pukul 08.00 WITA, kemudian Bersama-sama menuju kantor DPRD Sulut di Kairagi Manado.
(Dedy Manlesu)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *