Manado, DetikManado.com — Komisi Yudisial (KY) Penghubung Wilayah Sulut terus memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya integritas hakim dan akses masyarakat terhadap keadilan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi “Optimalisasi Peran Penghubung dalam Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim” di Universitas PRISMA, pada Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa lintas program studi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Welly Mataliwutan SH MH dengan materi Fungsi dan Wewenang Komisi Yudisial, serta Dectroly Raintama SH MH yang membawakan materi Peran Strategis Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I Universitas PRISMA, Dr Rinny Lontoh SP MSi yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi perguruan tinggi dan Komisi Yudisial dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“Khususnya dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Welly Mataliwutan menekankan posisi strategis Penghubung KY dalam mendekatkan lembaga negara tersebut kepada masyarakat di daerah.
“Kehadiran Penghubung KY adalah untuk menjembatani kepentingan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, sekaligus membuka dan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat perlu mengetahui ke mana dan bagaimana menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim,” ujar Welly.
Menurut Welly, mahasiswa juga memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang dapat menjadi bagian dari penguatan kesadaran hukum dan pengawasan publik terhadap peradilan.
Sementara itu, Dectroly Raintama menyoroti tantangan integritas di tengah perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Perguruan tinggi harus memperkuat budaya akademik yang beretika. Integritas di era kecerdasan buatan menjadi tantangan bagi calon hakim dan profesional hukum masa depan. Mahasiswa harus memahami etika teknologi sebelum menerapkannya dalam dunia hukum,” kata Dectroly.
Ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman etika, tanggung jawab, dan integritas.
Menurutnya, kecakapan menggunakan teknologi tidak cukup apabila tidak disertai kesadaran mengenai konsekuensi hukum dan moral dalam penggunaannya.
Antusiasme mahasiswa terlihat dalam sesi diskusi yang membahas fungsi dan kewenangan KY, integritas hakim, peran perguruan tinggi, hingga tantangan dunia hukum di era digital.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dan penghargaan kepada kedua narasumber. Penghargaan diserahkan oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas PRISMA Christine P. Lomo STP MSi bersama Kepala Biro Kemahasiswaan, Sandra Paula Bimambuni, SH MH.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi hukum, budaya akademik yang berintegritas, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya peradilan yang berintegritas dan berkeadilan. (yos)
