Kotamobagu, DetikManado.com – Penjabat Wali Kota Dr Drs Hi Asripan Nani MSi menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Terutama, upayanya selaku kepala daerah dalam menjalankan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
Hal itu ditunjukkan pula oleh Asripan Nani selaku Pj Wali Kota Kotamobagu, ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara pada Rabu (6/3/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut ini, diikuti oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Sulut, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Asripan Nani. Dalam rapat ini, para peserta diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
“Rapat tersebut menjadi forum penting untuk membahas upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sulawesi Utara,” kata Asripan yang turut didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Sofyan Mokoginta SH ME, Inspektur Daerah (Irda) Yusrin Mantali SKom, dan Kepala BPKD Pra Sugiarto Yunus SP ME.
RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara KPK RI dan pemerintah daerah dalam memerangi korupsi secara efektif dan berkelanjutan.
“Diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan nepotisme, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” tutupnya.
Sementara menurut Irda Kotamobagu Yusrin Mantali, RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango. Dalam kesempatan itu, lanjut dia, Ketua KPK menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. “Salah satunya adalah penguatan APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui penguatan SDM dan dukungan anggaran pengawasan,” sebut Yusrin.
“Di samping itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui pengamanan dan pemanfaatan aset, serta dapat mendorong peningkatan nilai MCP dan indeks integritas daerah,” sambungnya lagi.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Bambang Arie Setiono, para Kepala Daerah se Sulawesi Utara, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala BPKD se Provinsi Sulawesi Utara.(Nicolaus Paath)
