Kotamobagu, DetikManado.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berhasil mempertahankan raihan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kotamobagu, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Untuk ke-11 kalinya, Pemkot Kotamobagu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), atas LKPD Tahun 2023.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 yang berbuah opini WTP itu, diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah SE MM CSFA kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Dr Drs Hi Asripan Nani MSi, di gedung BPK RI Perwakilan Sulut di Manado pada Selasa (28/5/2024).
Raihan ini tentu saja disambut rasa syukur dan bangga oleh jajaran Pemkot Kotamobagu. Tak terkecuali Pj Wali Kota Asripan Nani.
“Alhamdulillah, hari ini saya menerima LHP atas LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 dengan opini WTP. Ini WTP ke-11 kali secara berturut-turut untuk Kota Kotamobagu,” ujar Asripan.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu atas dukungannya.
“Demikian pula jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Kotamobagu yang telah bekerja secara maksimal dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi positif sehingga Kota Kotamobagu bisa mendapatkan capaian yang luar biasa ini,” tuturnya.
Asripan menambahkan, opini yang diperoleh Pemkot Kotamobagu secara langsung menandakan bahwa dalam aspek pengelolaan keuangan daerah telah sesuai ketentuan dan peraturan.
“Kita telah melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya kita telah berjalan on the track,” pungkasnya.
Selain Pj Wali Kota, buku LHP LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 hasil pemeriksaan oleh tim audit BPK RI Perwakilan Sulut itu, juga turut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Herdi Korompot.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota lain di Sulut, para Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKD, serta pimpinan OPD dari kabupaten/kota yang menerima LHP hari itu.(Nicolaus Paath)
