Bitung, DetikManado.com – Gedung DPRD Kota Bitung dibuat sibuk hingga malam pada Senin (20/7/2026).
Bukan hanya satu, melainkan tiga rapat paripurna dan satu rapat dengar pendapat (RDP) dituntaskan dalam satu rangkaian agenda yang padat.
Rangkaian sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Janet Ganap, bersama Wakil Ketua Ronald Gunawan Kansil dan Keegan Matindas Kojoh serta dihadiri Wali Kota Bitung, Hengky Honandar dan Sekda Bitung Rudy Theno dan para OPD.
Ini merupakan agenda akhir pembahasan tingkat I Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, pembicaraan tingkat II sekaligus penetapan Ranperda menjadi Perda, serta penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Di sela padatnya agenda tersebut, DPRD juga menggelar satu rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perumda Pasar dan Pemkot Bitung sehingga seluruh aktivitas legislatif berlangsung hampir tanpa jeda.
Padatnya agenda dalam sehari itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Informasi yang berkembang menyebutkan, seluruh pembahasan sengaja dirampungkan dalam satu hari karena sebagian besar anggota DPRD dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah pada Selasa (21/7/2026).
Pantauan di Gedung Putih DPRD Kota Bitung pada Selasa pagi hingga siang, aktivitas memang terlihat jauh lebih lengang dibanding hari sebelumnya. Sejumlah ruang kerja tampak sepi, sementara sebagian besar anggota dewan dikabarkan telah bertolak menjalankan tugas luar.
Meski demikian, Ketua DPRD Kota Bitung Vivi Janet Ganap membantah anggapan bahwa percepatan penyelesaian tiga rapat paripurna dan satu RDP dilakukan karena agenda perjalanan dinas.
Menurutnya, keputusan menggabungkan sejumlah agenda dalam satu hari semata-mata merupakan upaya meningkatkan efisiensi kerja lembaga legislatif.
“Bukan hanya anggaran yang butuh efisiensi. Tapi kerja DPRD Bitung juga. Biar tidak buang-buang waktu. Makanya kita bikin sehari saja. Pun kalau bikin sekaligus begini, hemat baju kotor,” ujar Vivi usai rapat.
Vivi menjelaskan, penyelesaian beberapa agenda sekaligus merupakan bagian dari pengaturan jadwal agar pembahasan program dan fungsi legislasi tetap berjalan efektif tanpa harus berulang kali menggelar rapat paripurna pada hari yang berbeda.(Jamal Gani)
