Surabaya, DetikManado.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tersebut di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu (10/5/2023).
Kemendagri konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi di daerah.
Hal tersebut dilakukan Kemendagri dengan menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem pada
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Dia menjelaskan, karena itu, realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting agar berdampak pada masyarakat.
“Kegiatan rapat koordinasi kali ini sangat strategis agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarkan dengan baik. Tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar,” ujar Agus.
Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi.
Tim Kemendagri, kata Agus, turun langsung ke Provinsi Jawa Timur mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan belanja APBD berada pada posisi terendah.
Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional.
“Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” jelas Fatoni.
Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen.
Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar daerah semakin mandiri. Menurutnya, peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.
Untuk itu, Agus menyampaikan bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun.
“Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal,” jelas Agus. (Yoseph Ikanubun)
