Amurang, DetikManado.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) berkomitmen memperkuat peran Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah dukungan fasilitasi anggaran melalui APBD untuk menyokong program kerja kepramukaan di wilayah tersebut.
Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Minsel, Kak Franky Wongkar, saat membuka Musyawarah Kwarcab Gerakan Pramuka Minsel di Hotel Sutan Raja Amurang, Senin (29/6/2026).
Kak Franky menyatakan bahwa urusan pembinaan karakter kaum muda tidak hanya bisa dibebankan kepada pengurus organisasi semata, melainkan perlu sinergi total dari tingkat kabupaten hingga ke desa.
“Gerakan kepramukaan ini harus bergerak bersama. Jangan kita hanya membebankan tanggung jawab ini kepada pengurus saja,” tegas Kak Franky yang juga Bupati Minsel ini.
Ia menambahkan, dukungan finansial dari pemerintah daerah tersebut memiliki landasan regulasi yang kuat, terutama yang mengatur tentang fungsi fasilitasi dan keuangan bagi organisasi kepramukaan.
“Pemerintah daerah sesuai regulasi, memiliki peran untuk memfasilitasi setiap program kegiatan. Termasuk jika melihat salah satu pasal tentang keuangan, kita harusnya menganggarkan di APBD untuk program kegiatan kepramukaan,” ujarnya.
Langkah taktis ini diambil bukan tanpa alasan.
Menurutnya, di tengah gempuran arus informasi saat ini, Pramuka menjadi benteng efektif untuk meminimalisir potensi destruktif di kalangan remaja, seperti tawuran.
“Dengan aktif dalam kegiatan Pramuka, diharapkan dapat membentuk kepribadian generasi muda sesuai dengan Satya dan Darma Pramuka, sekaligus meminimalisir perilaku negatif seperti perpecahan antar-siswa,” lanjut Kak Franky.
Tantangan Sinkronisasi Struktur Pembinaan
Di tempat yang sama, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Utara terpilih, Kak Grevo Gerung, menyambut baik komitmen Pemkab Minsel. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan struktural yang harus diselesaikan melalui sinergi pemerintah daerah.
Guru Besar Universitas Sam Ratulangi ini menjelaskan, terdapat sekat kemampuan pengasuhan pendidikan formal yang berpotensi memutus kesinambungan pelatihan Pramuka jika koordinasi kabupaten dan provinsi mandek.
“Pembinaan generasi muda harus dilakukan secara menyeluruh. Kewenangan pengelolaan pendidikan SD dan SMP (Pramuka Siaga dan Penggalang) berada di tingkat kota/kabupaten, sementara kewenangan SMA/SMK (Penegak) ada di tingkat provinsi,” urai Kak Grevo.
Oleh karena itu, Kak Grevo menilai Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya jembatan terbaik untuk menyatukan dualisme kewenangan izin tersebut demi masa depan generasi muda Sulawesi Utara.
“Pramuka adalah sarana yang efektif untuk menyelaraskan pelatihan tersebut secara utuh. Hanya melalui Gerakan Pramuka, kita dapat mengintegrasikan pelatihan ini dari jenjang Siaga, Penggalang, Penegak, hingga Pandega secara berkesinambungan,” ujarnya memungkasi. (yos)
