Bitung, DetikManado.com – Polemik belum direalisasikannya pengangkatan Kepala Lingkungan (PALA) dan Rukun Tetangga (RT) di Kota Bitung terus menuai kritik.
Kali ini kritik itu datang dari pemerhati pemerintahan sekaligus aktivis Kota Bitung, Novri Topit, yang menilai alasan Pemerintah Kota Bitung terkait keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran atas molornya program tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno, menjelaskan pengangkatan PALA dan RT belum dapat dilakukan karena kemampuan keuangan daerah belum memadai. Menurutnya, meski anggarannya telah ditata dalam APBD 2026, dana tersebut belum sepenuhnya tersedia karena pemerintah masih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, dana bagi hasil, serta sumber pendapatan lainnya.
Namun, penjelasan itu dinilai belum menjawab kegelisahan masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah masyarakat harus terus memaklumi alasan seperti ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa ketidakmampuan Pemkot Bitung mengoptimalkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD justru menjadi kendala utama belum adanya PALA dan RT,” kata Novri kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Ia mempertanyakan sampai kapan masyarakat harus menunggu kepastian tersebut.
“Apakah nanti masyarakat harus datang ke kantor wali kota membawa pengeras suara, baru pengangkatan PALA dan RT direalisasikan?” ujarnya.
Novri juga mengkritisi skala prioritas Pemerintah Kota Bitung. Menurutnya, di tengah alasan keterbatasan anggaran, berbagai kegiatan seremonial pemerintahan tetap berjalan.
Ia berpendapat masyarakat berharap pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan warga.
Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, penanganan anak putus sekolah, pemerataan bantuan sosial, kepastian insentif hamba Tuhan, hingga persoalan insentif tenaga honorer kesehatan yang masih menjadi pembahasan.
“Yang diharapkan masyarakat adalah solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa program yang berdampak langsung kepada warga menjadi prioritas,” katanya.
Novri juga menyinggung narasi yang menurutnya kerap disampaikan pemerintah mengenai beban keuangan akibat kewajiban dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut dia, setiap kepala daerah yang maju dalam Pilkada seharusnya telah memahami kondisi fiskal daerah yang akan dipimpin.
“Kalau memang sejak awal sudah mengetahui kondisi keuangan daerah, berarti harus sudah ada strategi untuk mengatasinya. Jangan setelah menjabat, persoalan lama terus dijadikan alasan. Masyarakat tentu berharap solusi, bukan sekadar penjelasan,” ujarnya.
Ia menilai kepemimpinan daerah juga dituntut menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola anggaran.
“Kalau hanya berharap dana dari pemerintah pusat tanpa diiringi terobosan untuk memperkuat PAD dan efisiensi belanja daerah, tentu ruang gerak pemerintah akan sangat terbatas,” katanya.
Novri juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila kondisi ini terus berlarut, bukan tidak mungkin pengangkatan PALA dan RT baru dilakukan menjelang akhir masa jabatan pemerintahan saat ini.
“Kalau melihat situasi sekarang, masyarakat bisa saja berasumsi pengangkatan itu baru dilakukan ketika memasuki momentum politik berikutnya. Karena itu, pemerintah perlu membuktikan melalui tindakan bahwa setiap kebijakan benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik, bukan pertimbangan lain,” ujarnya.
Ia menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk dorongan agar pemerintah segera memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai nasib PALA dan RT serta menunjukkan bukti nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
(Jamal Gani)
