Kotamobagu, DetikManado.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat sistem pengawasan pembangunan dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam setiap proyek strategis daerah.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, Claudy Mokodongan, didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Haris Momintan, bersama pihak Aparat Penegak Hukum (APH), Senin (16/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah dipaparkan secara terbuka. Di antaranya optimalisasi Gelanggang Olahraga Ambang Kotamobagu Tahap I dengan anggaran Rp7 miliar, serta pembangunan lanjutan Alun-alun Paloko Kinalang senilai Rp1 miliar. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai titik juga menjadi prioritas pemerintah daerah.
Kepala Bidang Bina Marga, Haris Momintan, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurutnya, pendampingan hukum tidak hanya bertujuan meminimalisir potensi pelanggaran, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Dengan adanya pendampingan, diharapkan seluruh proyek strategis daerah dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Kejaksaan ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga integritas dalam setiap prosesnya.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah kini semakin menempatkan aspek pengawasan hukum sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program strategis.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan proyek-proyek infrastruktur di Kotamobagu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Dayat)
