Ondong, DetikManado.com – Percepatan pemulihan infrastruktur transportasi dan penguatan konektivitas antarpulau menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Demi memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, pemerintah daerah membawa sejumlah kebutuhan strategis ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mulai dari penanganan fasilitas keselamatan jalan pascabencana hingga usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, SE, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Rombongan diterima Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kementerian Perhubungan, Sigit Widodo.
Audiensi ini turut dihadiri Ketua DPRD Sitaro Moghtar HM Kaudis, S.Pi., M.Si., Wakil Ketua DPRD Ronald Takarendehang, SE., Ak., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sitaro Dr. Indra Purukan, M.MT.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan transportasi di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan risiko bencana.
Kabupaten Sitaro memiliki 47 pulau, dengan 10 pulau di antaranya berpenghuni, yang tersebar dalam tiga gugusan utama, yakni Siau, Tagulandang, dan Biaro. Kondisi geografis tersebut menjadikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan penyeberangan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat, mulai dari akses terhadap layanan dasar hingga distribusi pangan dan pergerakan ekonomi antarpulau.
Salah satu persoalan mendesak yang disampaikan dalam audiensi adalah kerusakan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah ruas wilayah Siau akibat bencana hidrometeorologi pada awal Januari 2026.
Bencana banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Pulau Siau tersebut menimbulkan korban jiwa serta menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan. Sejumlah ruas jalan tertimbun material bencana, bahkan sempat terputus sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
Meski telah berlalu sekitar delapan bulan, fasilitas keselamatan jalan di beberapa titik terdampak masih memerlukan penanganan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena menyangkut keamanan warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah, mengakses pelayanan kesehatan, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Plt. Bupati Heronimus Makainas menegaskan bahwa usulan yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan bukan sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan, melainkan kebutuhan nyata masyarakat yang harus mendapat perhatian.
“Fasilitas keselamatan jalan ini berkaitan langsung dengan keamanan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Perhubungan menyetujui penanganan fasilitas keselamatan jalan sebagai salah satu program prioritas. Pelaksanaannya akan diupayakan melalui skema bantuan teknis (bantek) reguler yang dijadwalkan berjalan pada awal 2027.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan fasilitas keselamatan jalan di titik-titik terdampak sekaligus mengurangi risiko kecelakaan bagi masyarakat. Bagi Sitaro, perbaikan infrastruktur bukan hanya soal memulihkan kondisi fisik jalan, tetapi juga memastikan warga dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman.
Selain persoalan keselamatan jalan, Pemkab Sitaro turut memperjuangkan usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pelabuhan Minanga memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat Pulau Tagulandang, termasuk menghubungkan wilayah tersebut dengan Bitung dan Manado. Fasilitas ini juga menjadi bagian dari jalur distribusi logistik yang menopang kebutuhan masyarakat di kawasan kepulauan.
Pemerintah daerah memandang pengelolaan pelabuhan sebagai salah satu aspek penting dalam memperkuat pelayanan transportasi dan konektivitas antarpulau. Karena itu, usulan hibah aset tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pengelolaan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, proses pengalihan aset tidak dapat dilakukan secara langsung. Penyerahannya harus melalui mekanisme P3D, yaitu penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Mekanisme tersebut diperlukan agar proses pengalihan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk kejelasan tanggung jawab, dukungan sumber daya, dan keberlanjutan operasional aset setelah penyerahan dilakukan.
Pemkab Sitaro juga menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran untuk mengelola aset pelabuhan secara mandiri. Oleh sebab itu, dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting agar pengelolaan pelabuhan dapat berjalan optimal apabila proses hibah telah diselesaikan.
Penguatan infrastruktur transportasi laut menjadi kebutuhan strategis bagi Sitaro karena perairan Nusa Utara merupakan jalur mobilitas penumpang dan distribusi barang menuju sejumlah wilayah, termasuk Manado, Bitung, hingga Ternate. Ketergantungan masyarakat pada transportasi laut membuat ketersediaan fasilitas pelabuhan yang memadai semakin penting, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu.
Di sisi lain, konektivitas wilayah juga didukung oleh transportasi udara melalui Bandara Taman Bung Karno di Pulau Siau. Sejak 2024, bandara tersebut melayani penerbangan perintis bersubsidi yang menghubungkan Siau dengan Manado dan Naha. Kehadiran jalur udara menjadi alternatif yang melengkapi akses darat dan laut bagi masyarakat kepulauan.
Heronimus Makainas menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur transportasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Melalui audiensi ini, Pemkab Sitaro berharap dukungan Kementerian Perhubungan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata, baik untuk meningkatkan keselamatan jalan pascabencana maupun memperjelas proses pengelolaan Pelabuhan Minanga Tagulandang.
Bagi masyarakat Sitaro, upaya tersebut memiliki arti penting karena jalan yang aman dan pelabuhan yang berfungsi optimal merupakan bagian dari kebutuhan dasar untuk menjaga kelancaran mobilitas, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.
Pemerintah daerah berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang aman, layak, dan berkelanjutan.(jack)
