Tatong Bara Ikut RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Wali Kota Tatong Bara (kiri) bersama sejumlah kepala daerah di Sulut, mengikuti secara serius penyampaian Ketua KPK dalam RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut pada Kamis (27/7/2023).

Kotamobagu, DetikManado.com – Wali Kota Ir Hj Tatong Bara menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se- Sulut, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut pada Kamis (27/7/2023).

Kegiatan dalam rangka peningkatan sinergi antar lembaga dan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, menghadirikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Drs Firli Bahuri MSi.

Bacaan Lainnya

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw dalam sambutannya menyampaikan upaya-upaya, ikhtiar dan semangat untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan korupsi di Sulut sudah sangat universal, bukan parsial lagi.

“Di bawah bimbingan, di bawah pengawasan dan di bawah arahan dari KPK selama ini, Pemerintah Provinsi Sulut bahkan pemerintah kabupaten/kota di Sulut, sudah sangat tinggi ikhtiar dan semangatnya untuk pemberantasan korupsi,” ucap Kandouw.

Sementara, Inspektur Daerah (Irda) Kotamobagu Yusrin Mantali SKom yang mendampingi Wali Kota Tatong Bara dalam acara tersebut, mengatakan, melalui kegiatan dengan tema Pengelolaan Barang Milik Daerah ini diharapkan pemda dan para pemangku kepentingan dapat saling mendukung program pemberantasan korupsi secara teritegrasi.

“Selain itu diharapkan pemda dapat memaksimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur,” ucap Yusrin.

Selain itu, lanjut dia, dalam RDP ini KPK juga mengharapkan agar penganggaran melalui APBD dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan indikator pembangunan nasional.

Komentar Facebook

Pos terkait