BITUNG, DetikManado.com– 30 tahun sudah berlalu sejak peristiwa 27 Juli 1996 atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), salah satu tragedi yang menjadi titik balik perjalanan demokrasi Indonesia.
Di Kota Bitung, momen bersejarah itu diperingati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan sebagai pengingat bahwa demokrasi lahir melalui perjuangan dan pengorbanan.
Refleksi 30 tahun Kudatuli digelar DPC PDI Perjuangan Kota Bitung di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Minggu (26/7/2026) malam. Kegiatan dihadiri jajaran pengurus partai, kader, simpatisan hingga para senior PDI Perjuangan.
Bagi partai berlambang banteng moncong putih itu, Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan simbol perjuangan mempertahankan hak politik rakyat di tengah tekanan kekuasaan pada masa Orde Baru.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung, Geraldi Mantiri, mengatakan refleksi tersebut menjadi momentum memperkuat kembali semangat kader agar tetap berada di garis perjuangan rakyat.
“Peristiwa 27 Juli 1996 mengajarkan kita arti penting mempertahankan kedaulatan partai dan suara rakyat. Darah, keringat, dan pengorbanan para senior partai saat itu harus terus kita rawat dan jadikan pelecut semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hari ini,” kata Geraldi.
Menurut dia, sejarah tidak boleh hanya dikenang setiap tahun, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan politik yang berpihak kepada rakyat.
Ia menilai tantangan demokrasi saat ini memang berbeda dibanding tiga dekade lalu. Namun, semangat menjaga kebebasan berpendapat, keadilan, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil tetap harus dipertahankan.
“Kader PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah masyarakat. Mendengar, bekerja, dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat,” ujarnya.
Ia menyampaikan, peristiwa Kudatuli terjadi pada 27 Juli 1996 ketika kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserbu di tengah konflik kepemimpinan antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.
Kerusuhan yang terjadi setelah penyerbuan meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta. Peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa, ratusan orang mengalami luka-luka, serta puluhan lainnya dilaporkan hilang. Hingga kini, Kudatuli masih menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang terus dikenang dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Banyak pengamat politik menilai peristiwa tersebut menjadi salah satu pemantik menguatnya gelombang perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang kemudian berujung pada lahirnya Reformasi 1998.
“Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli juga menjadi tonggak lahirnya semangat perjuangan partai yang kemudian resmi berdiri pada 1999 setelah perubahan konstelasi politik nasional,” katanya.
Dalam refleksi tersebut, Geraldi mengajak seluruh kader menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika politik nasional maupun daerah.
“Kekuatan partai tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tetapi dari konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun,” pungkasnya.
(Jamal Gani)
