AJI Manado Menggelar Diskusi Implementasi UU Pers Bersama TNI-Polri dan Lembaga Negara

Peserta diskusi yang digelar oleh AJI Manado membahas UU Pers serta MoU Dewan Pers dan sejumlah lembaga negara.

Manado, DetikManado.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi bersama terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU Dewan Pers bersama sejumlah lembaga negara.

Agenda diskusi ini digelar di aula Radio Monitini FM, kompleks Gereja Santu Josep Pekerja Kleak Manado, Jumat (4/11/2022).

Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Internasional Mengakhiri Impunitas Kejahatan Terhadap Jurnalis yang biasa diperingati setiap tanggal 2 November.

Ketua AJI Manado Fransiskus M Talokon saat membuka kegiatan ini menyampaikan perlunya diskusi ini, mengingat walaupun di Indonesia telah memiliki Undang-undang terkait pers, namun masih ada tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan pers.

Fransiskus mengungkapkan bagaimana jurnalis di Indonesia menjadi korban kekerasan dan diskriminasi karena berita yang dibuat. Contohnya situs konde.co yang tak bisa diakses usai memberitakan kasus perkosaan di salah satu kementerian.

Ada juga jurnalis di Jeneponto dilempar Ketua Bawaslu setempat, dan dihapusnya data liputan 2 jurnalis Papua yang meliput sidang militer.

“Khusus di Sulawesi Utara baru-baru ini adalah terkait kasus wartawan dijemput polisi di Tomohon karena berita. Ini yang membuat AJI Manado kemudian menggelar diskusi bersama lembaga negara terkait perlindungan kerja-kerja jurnalistik seperti yang telah diatur di UU Pers dan MoU Dewan Pers,” kata Fransiskus.

Penyampaian materi dari Ahli Pers Yoseph E Ikanubun.

AJI Manado menghadirkan dua narasumber pada diskusi tersebut, masing-masing Direktur LBH Pers Manado Ferley Bonifasius Kaparang dan Ahli Pers dari Dewan Pers Yoseph E Ikanubun yang juga Ketua Majelis Etik AJI Manado.

Pada pemaparan materinya, Ferley menyebutkan tentang perlindungan kerja-kerja jurnalistik. Dikatakannya, peran LBH Pers jelas, di mana mereka akan mengawal proses hukum yang melibatkan jurnalis, selama kasus tersebut berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik.

“Ada beberapa hal yang perlu dilihat terkait pendampinginan hukum, seperti jika ada wartawan menyalahgunakan profesinya untuk cari untung sendiri atau yang melanggar kode etik, tentu ada pertimbangan lain dari LBH Pers,” katanya.

Yoseph memaparkan tentang alur sengketa pers di Indonesia. Menurutnya, mekanisme awal jika ada keberatan terkait pemberitaan atau karya jurnalistik, diselesaikan terlebih dahulu dengan pemberian Hak Jawab dan Hak Koreksi.

“Jika masih ada keberatan, yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Dewan Pers terkait produk jurnalistik itu. Dewan Pers kemudian akan melakukan pemeriksaan. Biasanya yang diperiksa awal adalah apakah perusahaan pers itu telah berbadan hukum,” kata Yoseph.

Jika laporan terkait pers itu ditujukan ke Polri, maka ada MoU antara Dewan Pers dan Kapolri untuk menangani laporan tersebut. Pihak Penyidik Polri bisa memanggil Ahli Pers untuk memberikan keterangan.

“Ada juga MoU antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung, dalam upaya menjaga kemerdekaan pers serta penegakan hukum,” ujarnya.

Ikanubun memaparkan,  di tingkat Pengadilan, penanganan perkara pers mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 tahun 2008. Isinya,  dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengatahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

Yoseph juga menyampaikan tentang penumpang gelap kemerdekaan pers yang mencoreng citra wartawan. Dikatakannya, Dewan Pers kemudian membuat aturan terkait kompetensi dan sertifikasi agar menertibkan para penumpang gelap kebebasan pers tersebut.

Hadir dalam diskusi tersebut, Dir Intelkam Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Albert Sihombing, Kapendam XIII/Merdeka Letkol Arm Benny Hendra Suwardi, Kepala Penerangan Lanud SRI, Letnan Kolonel (Sus) Michiko Moningkey, Kadispen Lantamal VIII, Mayor Laut (KH) Martdiamus Samuel Pontoh.

Hadir juga Kasiintel Kasrem 131/Santiago, Letkol Inf Sandy, Kasie B Intel Kejati Sulut, Berty Wongkar, Kasi Intel Kejari Manado, Hijran Safar, Kasubbag Humas Bawaslu, Yovan Rasu, Aswan Idrak dari Kanwil Kemenkumham Wilayah Sulut, dan sejumlah utusan lembaga lainnya. (Yoseph E Ikanubun)

Komentar Facebook