Bitung, DetikManado.com – Di tengah geliat industri perikanan dan statusnya sebagai salah satu pusat ekonomi penting di Sulawesi Utara, Kota Bitung masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam sektor kesejahteraan masyarakat.
Persoalan kemiskinan dan kualitas pendidikan anak menjadi dua indikator yang menunjukkan adanya tantangan pembangunan manusia di kota industri tersebut.
Berdasarkan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bitung 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung yang dirilis 31 Desember 2025 tingkat kemiskinan Bitung memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Namun, secara perbandingan antar kota di Sulawesi Utara, Bitung masih berada pada posisi tertinggi.
Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin Kota Bitung sebesar 5,81 persen atau sekitar 13,57 ribu jiwa.
Angka tersebut turun dibanding tahun 2024 yang mencapai 6,27 persen atau sekitar 14,50 ribu jiwa.
Meski mengalami perbaikan, angka kemiskinan Bitung masih lebih tinggi dibanding tiga kota lain di Sulawesi Utara, yakni, Kota Manado: 4,99 persen, Kota Tomohon: 4,86 persen, Kota Kotamobagu: 5,14 persen.
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan Kota Bitung tahun 2025 berada pada angka Rp557.556 per kapita per bulan. Artinya, masyarakat dengan rata-rata pengeluaran di bawah angka tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin.
Masalah ekonomi tersebut beririsan dengan tantangan sektor pendidikan.
Dalam indikator pendidikan, BPS mencatat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Bitung berada di angka 10,05 tahun.
Data Susenas mencatat, Usia 7–12 tahun (jenjang SD): 98,73 persen, Usia 13–15 tahun (jenjang SMP): 95,55 persen, Usia 16–18 tahun (jenjang SMA): 74,47 persen
Penurunan APS pada kelompok usia 16–18 tahun menjadi perhatian karena menunjukkan adanya kelompok remaja yang mulai keluar dari sistem pendidikan formal saat memasuki jenjang pendidikan menengah atas.
Artinya, sekitar seperempat kelompok usia SMA di Bitung tidak lagi tercatat mengikuti pendidikan formal.
Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pendidikan formal masyarakat Bitung baru mencapai jenjang kelas 10 atau setara kelas 1 SMA.
Dengan kata lain, secara rata-rata masyarakat Bitung belum sepenuhnya menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun sebagaimana target program wajib belajar.
Selain itu, indikator lain menunjukkan masih adanya kelompok usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan.
Data menunjukkan persentase penduduk usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi mencapai 31,74 persen.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah perkembangan industri.
Selain faktor ekonomi, ketimpangan persebaran penduduk juga menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan dasar.
BPS mencatat Kecamatan Girian menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bitung, yakni mencapai 7.845 jiwa per kilometer persegi.
Sementara Kecamatan Ranowulu yang memiliki wilayah paling luas justru memiliki kepadatan penduduk jauh lebih rendah, yakni sekitar 145 jiwa per kilometer persegi.
Perbedaan karakter wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas pendidikan, layanan sosial, serta program pengentasan kemiskinan.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bitung perlu menjelaskan strategi penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya terkait pencegahan anak tidak sekolah serta peningkatan rata-rata lama sekolah.
Sebab, sebagai kota industri, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bitung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Altin Tumengkol mengatakan Pemkot bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan upaya agar anak yang tidak melanjutkan pendidikan dapat kembali bersekolah.
Menurut Altin, saat ini akses pendidikan di sekolah negeri sudah semakin terbuka karena adanya berbagai dukungan pemerintah.
“Pemkot dalam hal ini Dinas Dikbud tak henti-hentinya menghimbau supaya anak yang putus sekolah agar melanjutkan sekolah. Saat ini pendidikan gratis di sekolah negeri, seragam sekolah dibantu, serta mendapatkan makanan bergizi gratis (MBG),” kata Altin.
Selain jalur sekolah formal, Pemkot juga mendorong masyarakat memanfaatkan jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Juga bisa melalui jalur PKBM paket A dan B, tapi diharapkan mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai,” ujarnya.
Namun, terkait berapa jumlah anak yang berhasil kembali masuk sekolah melalui program tersebut, Pemkot Bitung belum memberikan angka pasti.
Saat dikonfirmasi mengenai jumlah anak putus sekolah yang berhasil diselamatkan melalui intervensi Dinas Pendidikan, termasuk jumlah peserta yang mengikuti PKBM sepanjang 2025 maupun 2026.
“Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih melakukan inventarisasi data terbaru,” jawab Altin.
Selain sektor pendidikan, Pemkot Bitung juga menyebut berbagai program sosial terus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan.
Altin menjelaskan pemerintah menjalankan sejumlah program, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, hingga pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“Berbagai program digelontorkan baik perlindungan sosial kesehatan melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM serta pelatihan-pelatihan vokasi seperti di BLK. Pengendalian inflasi Bitung juga terkendali sehingga menunjukkan tren positif,” ujarnya. (Jamal Gani)
