Jakarta, DetikManado.com – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik, yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dalam hal penindakan, kata Jokowi, pemerintah telah dan akan terus mengejar dan menyita aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif.
“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” terangnya yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St. Burhanuddin, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
