Kotamobagu, DetikManado.com – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya menerapkan disiplin anggaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kotamobagu Timur Tahun 2026. Forum yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur, Selasa (10/02/2026), itu menjadi momentum penegasan bahwa setiap usulan program harus terukur, prioritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Musrenbang yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2027 tersebut tidak lagi diposisikan sekadar sebagai forum penyampaian aspirasi, melainkan instrumen pengendali kebijakan pembangunan daerah.
Pemkot menekankan bahwa seluruh usulan dari kelurahan dan desa akan melalui proses penyaringan ketat. Program yang dinilai tidak memiliki urgensi, tidak selaras dengan arah kebijakan daerah, atau berpotensi membebani keuangan daerah dipastikan tidak akan menjadi prioritas.
Asisten II Setda Kota Kotamobagu, Noval Manoppo, SE, ME, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan mampu dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin pembangunan yang jelas arahnya, terukur manfaatnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar banyak usulan, tapi minim dampak,” tegas Noval.
Ia menyebut, fokus pembangunan ke depan diarahkan pada pembenahan infrastruktur lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bapelitbangda Kota Kotamobagu memaparkan peta kebutuhan wilayah Kotamobagu Timur secara komprehensif. Paparan itu mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari ketimpangan infrastruktur di beberapa titik, keterbatasan akses ekonomi masyarakat, hingga perlunya percepatan peningkatan layanan dasar.
Selain aspek perencanaan, unsur keamanan turut mendapat perhatian serius. Kapolsek Kotamobagu, Kompol Sahir Budimantoyo, SE, M.AP, menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan sering kali menjadi pemicu gangguan kamtibmas yang berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Kapolsek meminta lurah dan sangadi tidak bersikap toleran terhadap kegiatan masyarakat yang melanggar aturan, khususnya hajatan dan hiburan malam yang melewati batas waktu serta berpotensi memicu konflik.
Ia juga menekankan penguatan peran Linmas sebagai garda terdepan dalam pengamanan lingkungan. Linmas diharapkan aktif melakukan pemantauan, koordinasi, serta pelaporan dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Sebagai langkah konkret, Polsek Kotamobagu mendorong koordinasi rutin dengan pemerintah kelurahan, termasuk kehadiran aparat kelurahan setiap pekan guna memastikan komunikasi dan respons cepat berjalan efektif.
Musrenbang tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pembangunan dan keamanan tidak dapat dipisahkan. Tanpa lingkungan yang aman dan tertib, pembangunan dipastikan tidak akan berjalan optimal.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan lintas sektor untuk mengawal hasil Musrenbang agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan diwujudkan dalam program nyata menuju 2027.
(Dayat)
