Anev Kinerja Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani: Tidak Boleh Ada Ego Sektoral

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut serta seluruh UPT Keimigrasian yang ada di Sulut. (Foro: Yoseph Ikanubun/DetikManado.com)

Manado, DetikManado.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulut menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Semester I tahun 2026. Kegiatan yang digelar pada, Rabu (5/8/2026) ini, dibuka secara langsung oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani.

Ketua Panitia Novly NT Momongan dalam laporannya memaparkan bahwa, kegiatan itu diselenggarakan sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Sulut selama Semester I Tahun 2026.

Bacaan Lainnya

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, kegiatan itu juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, praktik baik (best practices), serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pada Semester II Tahun 2026.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mengevaluasi capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi dan strategi percepatan pencapaian target kinerja Semester II,” papar Momongan.

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara Kantor Wilayah dengan seluruh UPT Keimigrasian. Selain itu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta pengawasan internal.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani memaparkan, forum ini bukan sekadar agenda rutin untuk mengevaluasi angka, realisasi anggaran, atau capaian indikator kinerja. Lebih dari itu, evaluasi merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana setiap kebijakan, program, dan langkah yang diambil benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat organisasi, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di daerah, lanjut Ramdhani, Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan nasional diimplementasikan secara selaras oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis.

“Dalam menjalankan fungsi tersebut, kita harus melihat organisasi melalui perspektif Helicopter View, yaitu melihat keseluruhan ekosistem penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian, bukan hanya keberhasilan masing-masing satuan kerja,” papar Ramdhani.

Dia mengatakan, perspektif ini mengajarkan bahwa keberhasilan satu UPT merupakan keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi di Sulawesi Utara secara keseluruhan. Sebaliknya, setiap kendala yang dihadapi oleh salah satu UPT adalah tantangan yang harus diselesaikan bersama.

“Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ego sektoral maupun sekat birokrasi yang menghambat kolaborasi. Yang harus kita bangun adalah budaya saling mendukung, saling menguatkan, dan bergerak dalam satu arah kebijakan, satu strategi, serta satu tujuan organisasi,” papar Ramdhani.

Dia mengingatkan, seluruh pelaksanaan tugas harus selaras dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta mendukung implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026.

Imigrasi memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai gatekeeper yang menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai facilitator of development yang mendukung investasi, pariwisata, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengawasan orang asing semakin efektif melalui pendekatan intelijen dan analisis risiko, mempercepat transformasi digital layanan keimigrasian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Dia berharap, ke depan seluruh jajaran membangun budaya kerja yang semakin kolaboratif melalui pendekatan Pentahelix. Tantangan keimigrasian saat ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat dengan pelaku usaha dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset dan inovasi, dengan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta pengawasan partisipatif, dan dengan media sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, edukatif, dan terpercaya,” tuturnya.

Ramdhani berharap, forum evaluasi ini menjadi ruang dialog yang terbuka, objektif, dan konstruktif. Sampaikan kondisi yang sebenarnya, identifikasi setiap kendala secara jujur, bagikan praktik-praktik terbaik yang telah berhasil dilaksanakan, serta rumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan.

“Mari kita terus bekerja dengan integritas, menjaga profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya memungkasi.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut serta seluruh UPT Keimigrasian yang ada di Sulut.

Di akhir kegiatan, dilakukan pemberian penghargaan kepada sejumlah Kantor Imigrasi yang berprestasi dalam beberapa kategori. (yos)

 


Pos terkait