Bitung, DetikManado.com — Rapat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung terkait penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun kedua 2026 berubah menjadi forum pelampiasan kekecewaan.
Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD Bitung melontarkan kritikan yang menandakan relasi legislatif–eksekutif di Kota Bitung tengah berada di titik yang tidak sehat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bitung, Ronald Gunawan Kansil dan Keegen Kojoh, Senin (13/4/2026), justru membuka fakta – fakta yang mencegangkan. Dimana aspirasi rakyat yang dijaring melalui reses diduga mandek di meja pemerintah kota, tanpa kejelasan realisasi.
Kritik itu pun, diarahkan kepada Pemerintah Kota Bitung, khususnya Wali Kota Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, serta Sekda Rudy Theno yang dinilai tidak serius menindaklanjuti hasil reses DPRD.
Anggota DPRD dari PAN, Imran Lakodi, secara terbuka menyebut reses berpotensi menjadi kegiatan seremonial tanpa makna jika tidak ditindaklanjuti.
“Jangan hanya seremonial. Ini buang waktu, anggaran, dan energi. Wali kota, wakil wali kota, dan sekda harus dengar dan realisasikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkap fakta berulangnya reses tanpa hasil nyata.
“Sudah lima kali reses, tapi belum ada yang terealisasi. Kalau begini terus, untuk apa kita turun?” katanya, mempertanyakan esensi kerja-kerja representatif DPRD.
Imran juga, meminta pimpinan DPRD segera mempertemukan seluruh 30 anggota DPRD dengan kepala daerah dan jajaran eksekutif.
“Mohon diagendakan pertemuan bersama. Kita harus bicara langsung, jangan hanya lewat forum formal yang tidak menghasilkan apa-apa,” pintanya.
Kritik senada datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Dewi Suawa menyoroti buruknya integrasi antara pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah.
“Kita harus duduk bersama pemerintah dan Bappeda. Jangan sampai pokir tidak masuk dalam perencanaan. Ini soal keberpihakan pada aspirasi rakyat,” ujarnya.
Ia bahkan menurunkan ekspektasi secara realistis namun tetap menyentil keras kinerja pemerintah.
“Kita ini 30 anggota. Satu orang satu pokir saja direalisasikan sudah cukup. Masa daerah lain bisa, kita tidak?” sindirnya.
Lebih keras lagi disampaikan Syam Panai. Ia menilai DPRD saat ini tidak lagi dianggap oleh eksekutif, bahkan dalam forum resmi seperti reses.
“Sudah diundang, tapi OPD banyak yang tidak hadir. Seolah-olah reses ini hanya pelengkap administrasi,” katanya.
Menurutnya, ketidakhadiran OPD bukan sekadar soal disiplin, tetapi mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap lembaga legislatif.
“Padahal mereka yang punya kewenangan teknis. Kalau mereka tidak hadir, apa yang mau dibahas? Tidak ada output,” tegasnya.
Dalam pernyataan paling tajam, Syam menyimpulkan kondisi DPRD saat ini.
“Jujur saja, DPRD sekarang lemah. Secara kelembagaan, kita seperti kehilangan wibawa di depan eksekutif,” ucapnya.
Nada frustrasi juga datang dari Devi Barakati dari Partai Perindo. Ia menyebut kondisi ini sebagai “tamparan keras” bagi DPRD, karena kerja-kerja politik tidak berdampak langsung ke masyarakat.
“Jalan berlubang tetap berlubang, drainase tersumbat tetap tersumbat. Aspirasi hanya bergema di dalam gedung, tidak pernah sampai ke lapangan,” kritiknya.
Bahkan, ia secara terbuka mengaku mempertanyakan makna posisinya sebagai wakil rakyat.
“Jadi anggota DPRD tapi tidak bisa memperjuangkan aspirasi, buat apa? Kita sudah pasang badan, tapi tidak ada hasil. Apalagi masyarakat,” ungkapnya.
Devi menegaskan, DPRD tidak sedang meminta proyek, melainkan menuntut komitmen pemerintah untuk menjalankan pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi rakyat.
“Kita bukan minta proyek. Silakan pemerintah yang kerjakan, tapi pokir harus dijalankan,” tegasnya.
Di tengah banyaknya kritik, Wakil Ketua DPRD Ronald Gunawan Kansil mencoba meredam dengan mengingatkan pentingnya soliditas internal.
“Jangan sampai kita terpecah. Kita harus tetap solid agar punya posisi tawar di hadapan eksekutif,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi dan kritik anggota akan ditindaklanjuti dan disampaikan langsung kepada kepala daerah.
(Jamal Gani)
