Manado, DetikManado.com – Kanwil Kemenkum Sulut bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum menyelenggarakan sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada, Kamis (13/3/2025). Kegiatan ini dilakukan secara hybrid.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, Kakanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran hadir dari Kantor BSK. Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Veiby Sinta Koloay dan tim Kanwil hadir dari Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Sulut.
Peserta kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Sulut mengikuti secara virtual.
Kurniaman Telaumbnua menyampaikan pengantar Kegiatan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.
“Kesekretariatan IRH di wilayah perlu menyamakan persepsi terkait pelaksanaan IRH di wilayah, agar dapat menunjang reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di wilayah,” pesan Kurniaman.
Kepala BSK yang memberikan arahan serta membuka kegiatan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir.
Lebih lanjut, dia menyinggung soal pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum yang berpedoman pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam bidang reformasi hukum.
Andry juga mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengubah cara pandang, bahwa kehadiran Indeks Reformasi Hukum sebagai suatu keharusan bukan hanya sebagai hal tambahan tugas.
“Pencapaian nilai IRH yang baik pada dasarnya berkorelasi dengan tingkat kepercayaan investor untuk dapat berinvestasi di wilayah,” terang Andry.
Dia menyampaikan bagi pemerintah daerah yang telah memperoleh nilai istimewa untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan kinerja. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang memperoleh nilai yang belum baik, maka tetap semangat dan berusaha untuk meningkatkan nilai IRH.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Korwil Sulut Donny Michael tentang variabel, indikator, dan kuesioner IRH pada Pemerintah Daerah tahun 2025.
Donny menjabarkan tentang pengampu tugas dan fungsi dalam setiap variabel yang diajukan dari Pemerintah Daerah. Pemaparan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait variabel dengan data dukung serta bobot nilainya. (yos)
