Jakarta, DetikManado.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil mencatatkan kinerja finansial yang moncer pada paruh pertama tahun ini. Meski situasi ekonomi global dibayangi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa malah melonjak 6,42 persen pada Semester I-2026, mencapai Rp2.815.639.500.000 (Rp2,81 triliun).
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2.645.712.900.000. Menariknya, pendapatan ini justru terjadi di tengah penurunan total penerbitan visa.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan buah dari pergeseran fokus kebijakan imigrasi yang kini tidak lagi sekadar mengejar kuantitas pelintas asing.
“Kami mengedepankan kebijakan transformasi digital dan selektif untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” ujar Hendarsam di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, total penerbitan visa sepanjang Semester I-2026 berada di angka 3.924.500, alias merosot 6,77 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4.209.465 publikasi. Penurunan paling drastis terjadi pada fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut hingga 87,91 persen—dari 438.423 pada tahun 2025 menjadi hanya 52.999 penerbitan pada tahun 2026.
Sebaliknya, jenis visa berbayar seperti Visa kunjungan indeks C1 justru naik 2,76 persen menjadi 3.829.902 publikasi. Hingga Juni 2026, Visa on Arrival (VoA) tetap menjadi primadona dengan total 3.481.490 publikasi, disusul visa C1 (113.323), dan visa C20 untuk instalasi alat (83.852). Kebijakan premium Golden Visa juga mulai menunjukkan taji dengan mencatatkan 143 publikasi.
Dari sisi demografi, Australia masih mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air dengan 848.802 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati oleh China (668.432), India (334.107), Korea Selatan (202.101), dan Amerika Serikat (186.463).
Perketat Pengawasan: 3.260 Izin Tinggal Dibatalkan dan Deportasi
Di balik strategi penyaringan “turis berkualitas”, Ditjen Imigrasi juga menegaskan secara tegas di bidang penegakan hukum. Sepanjang enam bulan pertama tahun 2026, Imigrasi telah menjatuhkan 10.911 tindakan administratif keimigrasian.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.260 tindakan di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing (WNA) yang dinilai mengancam umum atau melalui hukum.
“Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkapan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalkan potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan peringatan nasional,” tegas Hendarsam.
Tak hanya sanksi administratif, Imigrasi juga menyeret 23 WNA ke ranah hukum pidana. Saat ini, 17 orang di antaranya masih dalam tahap penyidikan, 4 orang dalam proses persidangan, dan 1 orang telah mengantongi keputusan hukum tetap (inkrah).
Selain pengawasan terhadap warga asing, filter ketat juga diberlakukan di pintu keberangkatan. Tercatat 401 WNI dan 36 WNA dicegah keluar Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum. Petugas di lapangan pun terlambat berangkat menuju 1.704 pelintas yang terindikasi berbahaya.
Layanan Domestik dan Komitmen Paruh Kedua
Di sektor pelayanan domestik, kinerja Imigrasi tetap stabil dengan diterbitkannya 1.673.816 paspor, meski ada 9.017 permohonan yang terpaksa ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sementara untuk WNA yang menetap di Indonesia, diterbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia .
Secara keseluruhan, arus lalu lintas manusia di gerbang internasional RI bergerak sangat seimbang, dengan mencatat 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan (Warian maupun WNA).
Menutup keterangannya, Hendarsam optimistis bahwa efisiensi sistem paruh pertama ini akan menjadi modal kuat untuk menghadapi dinamika global di sisa tahun 2026.
“Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu menanggapi tantangan global yang semakin dinamis,” ujarnya. (yos)
