Bitung, DetikManado.com— Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung terus menunjukkan tren menggembirakan. Hingga 31 Juli 2026, penerimaan daerah telah menembus Rp67,22 miliar atau 64,64 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp104 miliar.
Meski demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung tidak ingin cepat berpuas diri. Masih ada sekitar Rp36,77 miliar yang harus dikejar dalam lima bulan tersisa, terutama dari sektor retribusi daerah yang realisasinya masih tertahan di angka 39,08 persen.
Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, menegaskan pihaknya akan mengerahkan seluruh kemampuan agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp104 miliar. Capaian hingga Juli ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pada sisa waktu yang ada,” ujar Theo, Senin (3/8/2026).
Dari data Bapenda menunjukkan, hingga akhir Juli realisasi PAD mencapai Rp67.227.405.364,76. Angka itu meningkat sekitar Rp9,19 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di angka Rp58.031.331.848,17.
Peningkatan tersebut sebagian besar ditopang oleh sektor Pajak Daerah. Dari target Rp90,65 miliar, realisasinya telah mencapai Rp57.775.680.748 atau 63,73 persen. Jika dibandingkan dengan Juli 2025, penerimaan pajak daerah naik sekitar Rp8,33 miliar.
Bahkan, komposisi PAD Kota Bitung masih didominasi pajak daerah yang menyumbang 85,97 persen dari total pendapatan.
Sementara itu, sektor Retribusi Daerah masih menjadi tantangan. Dari target Rp6,85 miliar, realisasinya baru Rp2.676.693.795 atau 39,08 persen.
“Kami tidak hanya fokus pada pajak daerah, tetapi juga terus menggenjot seluruh potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Semua perangkat daerah penghasil pendapatan kami dorong untuk terus meningkatkan kinerjanya,” kata Theo.
Menurutnya, sejumlah langkah terus dilakukan Bapenda bersama organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari memperbarui basis data objek pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, memperkuat penagihan terhadap tunggakan, hingga memperluas digitalisasi pembayaran agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya.
Selain itu lanjut Theo, evaluasi rutin juga dilakukan terhadap OPD yang memiliki target pendapatan, sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Kami terus melakukan pendataan terhadap potensi-potensi baru, mengoptimalkan potensi yang sudah ada, memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Harapannya, tidak ada lagi potensi PAD yang terlewat,” ujarnya.
Dari empat komponen PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi sektor dengan capaian tertinggi. Dari target Rp5,5 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp5.284.724.158 atau 96,08 persen.
Bahkan, kelompok Lain-lain PAD yang Sah berhasil melampaui target. Dari target Rp1 miliar, realisasinya mencapai Rp1.490.306.663,76 atau 149,03 persen.
Berbeda dengan dua sektor tersebut, retribusi masih membutuhkan kerja ekstra.
Berdasarkan data Bapenda, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi penyumbang terbesar retribusi melalui perpanjangan tenaga kerja asing. Dari target Rp650 juta, realisasinya mencapai Rp561.990.000 atau 86,46 persen, sekaligus menyumbang 64,55 persen dari total retribusi daerah.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi Rp1.166.231.000 atau 58,31 persen dari target Rp2 miliar.
Sementara Dinas Perkimtan baru mengumpulkan Rp625.900.229 atau 20,86 persen dari target Rp3 miliar. Adapun Dinas Kesehatan masih mencatat capaian 17,87 persen untuk pelayanan kesehatan puskesmas.
Theo optimistis target PAD masih realistis untuk dicapai apabila seluruh perangkat daerah bekerja lebih maksimal pada semester kedua tahun ini.
“Kami berharap dukungan seluruh OPD, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak maupun retribusi daerah. PAD yang meningkat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, kami optimistis target PAD tahun 2026 bisa tercapai apabila seluruh potensi dapat dioptimalkan bersama,” ujarnya. (Jamal Gani)
