Bitung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dipastikan akan melakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bitung, Riano Senduk, mengatakan penyesuaian tersebut akan berdampak langsung terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Dengan adanya penyesuaian anggaran melalui pemangkasan dana transfer ke daerah, tentunya eksistensi APBD bakal terkoreksi. Baik itu program maupun kegiatan. Fenomena ini terjadi bukan hanya di Bitung, tapi di semua daerah,” kata Riano dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Bitung, Selasa (4/11/2025) sore.
Menurut Riano, Pemkot Bitung mengalami penyusutan anggaran sebesar Rp153 miliar berdasarkan data transfer ke daerah tahun depan.
“Situasi keuangan daerah ini sangat berpengaruh, terutama bagi OPD. Ruang mereka menyempit dan sulit berinovasi berdasarkan program,” ujarnya.
Ia menyebut ada dua langkah yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi kondisi tersebut, yakni menaikkan pendapatan daerah atau mengurangi belanja APBD.
“Tapi, yang jadi pertanyaan, apakah masih ada potensi pendapatan yang bisa dinaikkan?” ucapnya.
Sementara itu, Dosen STIE Petra, Basmi Said, menilai Pemkot Bitung perlu bersikap lebih cermat dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah menyusul kebijakan pemangkasan TKD.
“Pemkot Bitung perlu menajamkan program dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dan menunda kegiatan yang belum menjadi kebutuhan utama. Misalnya perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak penting,” kata Basmi.
Ia juga mendorong Pemkot agar lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pajak air tanah.
“Kalau langkah itu dijalankan dengan baik, dampak pemangkasan TKD bisa diminimalkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah efisiensi untuk menekan potensi defisit.
“Yang pasti efisiensi belanja untuk ASN akan berkurang. Terutama perjalanan dinas bakal dikurangi sebesar 50 persen,” ungkap Rudy usai rapat bersama Badan Anggaran DPRD.
Terkait rencana menggali sumber pendapatan baru, Rudy mengaku pihaknya masih akan melakukan kajian lebih dalam.
“Itu masih perlu dikaji. Tidak elok juga kalau menaikkan pendapatan tapi malah membebani masyarakat. Yang pasti, efisiensi belanja akan dirasionalisasi,” tandasnya. (Jamal Gani)
