BITUNG, Detik Manado.com – Komisi I DPRD Kota Bitung menguji urgensi pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) dalam rapat dengar pendapat bersama penyelenggara program dan perwakilan Badan Gizi Nasional.
Legislator menuntut transparansi data serta jaminan keamanan pangan sebelum program dijalankan secara masif di Kota Bitung.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Bitung, Rabu (18/2/2026), Komisi I menegaskan tidak menolak program pemerintah pusat. Namun, mereka menilai pelaksanaan harus berbasis data dan kajian yang jelas.
Ketua Komisi I, Nabsar Badia secara tegas mempertanyakan dasar pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait kondisi gizi anak di daerah.
“Kami ingin tahu apakah ada hasil survei atau data konkret yang menyatakan anak-anak di Bitung masuk kategori kekurangan gizi. Jika ada, berapa angkanya dan di wilayah mana saja,” tegas Badoa.
Selain soal urgensi program, DPRD juga menyoroti komposisi menu makanan yang dibagikan kepada pelajar dan balita. Badoa menilai kualitas makanan harus benar-benar memenuhi standar gizi seimbang sesuai kelompok usia.
Tak hanya itu dalam rapat tersebut Komisi I menyampaikan aspek keamanan pangan menjadi perhatian serius. Maka dari itu Komisi I mempertanyakan sistem pencegahan keracunan makanan, termasuk pengawasan dapur, proses distribusi, hingga kontrol kualitas bahan baku.
“Siapa yang menjamin standar higienitasnya? Apakah ada pengawasan berkala dan prosedur tetap jika terjadi insiden?” ujar Badoa.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah Penyelenggara Program Makan Bergizi Bitung, Dewi Sartika Mellaninyanto, menjelaskan MBG merupakan program preventif nasional untuk memantau pertumbuhan anak sejak usia dini.
Menurutnya, pelaksanaan program mencakup pemantauan gizi bagi siswa PAUD, SD, SMP hingga SMA serta balita melalui Posyandu.
“Sistem keamanan pangan diterapkan melalui pemilihan bahan segar, proses memasak higienis, pengemasan aman, serta distribusi yang terkontrol. Pelaksanaan dilakukan sesuai SOP,” jelas Dewi.
Rapat kerja tersebut dihadiri jajaran Komisi I DPRD bersama penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta perwakilan Badan Gizi Nasional.
(Jamal Gani)
