Manado, DetikManado.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Manado bersama Persatuan Mahasiswa Halmaheta Utara (PMHU) Sulut menggelar aksi refleksi kematian Marsinah pada Selasa (9/5/2023).
Rangkaian aksi refleksi itu dimulai dari pembacaan puisi, orasi ilmiah, menyanyikan lagu perjuangan serta pemasangan lilin yang berlokasi di Patung Wolter Monginsidi, Kota Manado, Sulut.
Marsinah merupakan seorang buruh perempuan yang bekerja PT. Catur Putra Surya (CPS), sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Semasa hidupnya, Marsinah dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh. Namun, pada 8 Mei 1993, dia dibunuh dalam kondisi tubuhnya yang penuh luka.
Marsinah merupakan korban kekejaman saat kediktatoran Orde Baru (Orba). Selain Marsinah, juga banyak tokoh demokrasi lainnya yang keberadaannya tak jelas hingga saat ini.
Hingga kini, kasus kematian Marsinah masih menjadi misteri dan belum menemukan titik terang khusus dalang pembunuhannya. Pembunuhan Marsinah pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia.
Ketua LMND Ek-Manado, Dopen Florensius Tokan menyampaikan bahwa giat momentual aksi refleksi harus terus diaktifkan guna memberi sinyal kepada pemerintah agar mengingat bahwa masih ada kasus yang tak kunjung diselesaikan.
“Marsinah dan kawan-kawan lainnya seperti Wiji Thukul dan Buyat harusnya menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah terlebih sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan mereka adalah menemukan titik terang bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terkait kasus tersebut,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua PMHU Sulut, Ithin Muhama menjelaskan persoalan kematian Marsinah serta kasus HAM lainnya jangan sekedar dijadikan bualan politik di ajang Pemilihan Umum (Pemilu) semata.
“Di awal pemerintahan Jokowi berjanji bahwa akan memberi titik terang terkait pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu,” ungkapnya.
Kemudian, LMND Manado dan PMHU Sulut menawarkan resolusi yakni pemerintah harus segera menuntaskan pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus Marsinah. (Richard Fangohoi)
