Kotamobagu, DetikManado.com – Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Nasli Paputungan SE mengisyaratkan, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh perangkat desa dan kelurahan se-Kota Kotamobagu.
Rencana evaluasi kinerja dari seluruh perangkat desa dan kelurahan yang disampaikan Asisten I Nasli Paputungan ini, terkait sejumlah persoalan. Salah satu yang cukup menonjol adalah masih rendahnya setoran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2).
“Kita segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja para perangkat desa dan kelurahan, terutama persoalan yang mereka temui di lapangan pada saat melakukan penagihan PBB–P2,” tegas Asisten I Sekkot Kotamobagu, Nasli Paputungan pada Selasa (8/10/2024).
Seperti diketahui, seiring berakhirnya triwulan III (Juli-September 2024), realisasi setoran PBB–P2 di Kota Kotamobagu belum menyentuh angka 50 persen! Data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu menunjukkan, realisasi PBB–P2 baru mencapai angka 32 persen.
Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius seluruh elemen yang terkait dengan penagihan PBB–P2 dan Retribusi Sampah di 15 desa serta 18 kelurahan se-Kota Kotamobagu. “Aparat desa dan kelurahan hendaknya lebih proaktif melakukan penagihan (PBB–P2),” kata Kepala BPKD Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus SP ME.
“Posisi per hari ini 36,88 persen, para camat juga saat ini turun langsung di wilayah melakukan evaluasi terhadap penerimaan PAD yang bersumber dari PBB–P2 dan retribusi sampah sebagai sumber PAD,” ujar Asisten I Nasli Paputungan.
Selain itu, pihaknya bersama OPD teknis juga akan melakukan evaluasi secara keseluruhan pasca evaluasi yang dilakukan para camat. “Kita akan mengevaluasi lagi secara keseluruhan serta memerintahkan perangkat kecamatan agar turun pendampingan kepada perangkat desa dan kelurahan, untuk melakukan penagihan PBB–P2 bersama sama guna memacu penerimaan PAD,” tegas Asisten I.
Nasli Paputungan juga mengajak masyarakat Kota Kotamobagu, untuk dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk kewajiban membayar pajak bumi bangunan.
“Ketika kita taat membayar pajak, kita membantu memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk pembangunan tersedia dan dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan bersama,” tandas Asisten I.(Nicolaus Paath)