Diduga Lahan Belum Dibayarkan, Sejumlah Pemilik Lahan Laporkan PT JRBM ke Polda Sulut

  • Whatsapp

Manado, DetikManado.com – Sebanyak 10 orang warga Desa Bakan bersama LSM Aliansi Indonesia Cabang Bolang Mongondow melaporkan PT JRBM dan beberapa oknum pejabat pemerintah terkait pelunasan lahan yang belum dibayarkan sama sekali oleh pihak perusahaan, Kamis (22/07/2021).

Syarif Paputungan kuasa hukum dari pemilik lahan dari masyarakat desa Bakan menjelaskan pihaknya datang ke Polda Sulut untuk membuat laporan kepolisian terkait oknum pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, anggota Ombudsman RI dan oknum PT JRBM.

“Yaitu terkait keterangan yang tidak benar adanya bahwa salah satu pemberitaan bahwa lahan tersebut sudah dibayarkan ke pihak lain sementara pemilik lahan sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa,” beber Paputungan.

Lanjut dia, salah satunya adalah di Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2017 yang dimana perusahaan bersedia membayar tetapi logikanya sampai saat ini belum dibayarkan.

Selain itu, ada surat penghentian penyidikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dirinya selaku pelapor yang dilaporkan kembali oleh pihak pengacara perusahaan yang seolah-olah menuduhnya melaporkan kepada Menteri LHK bahwa lahan masyarakat desa Bakan sudah dibayarkan sementara yang diterima pemilik lahan tidak ada sama sekali.

“Kenyataannya SP3 tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti berarti logikanya lahan tersebut belum dibayarkan oleh PT JRBM dengan luas lahan sekitar 81 Hektar,” jelasnya.

Senada dengan itu, Yusuf Mooduto Ketua LSM Aliansi Indonesia Cabang Bolang Mongondow mengatakan ada beberapa hal yang harus sampaikan yaitu agar supaya pihak perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan kompensasi kepada pemilik lahan yang sebenarnya.

“Karena ada keterlibatan institusi negara yaitu pihak Ombudsman RI dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulut agar supaya ini dilakukan penyelidikan agar kedepan tidak menimbulkan persoalan apalagi berkaitan dengan masyarakat karena pembayarannya salah alamat yaitu bukan kepada pemilik lahan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, tentu upaya pihaknya adalah melakukan pendekatan dengan semua pihak agar supaya ganti rugi dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sementara Frederik Lengkong Warga Desa Bakan yang adalah salah satu pemilik lahan tersebut menuturkan dirinya hanya ingin adanya pengembalian ganti rugi karena pihak perusahaan telah berjanji bahkan sudah bertahun-tahun namun hingga hari ini belum ada pembayaran sama sekali.

“Dari tahun 2012 sampai detik ini belum dibayarkan sementara lahan saya sudah dibongkar. Saya sebagai pemilik lahan meminta kepada pihak yang berwajib memohon agar membantu kami masyarakat kecil ini,” tandas Frederik.(ml)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email