Hal ini diperlukan sebagai alat analisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor otomotif dan meningkatkan fungsi verifikasi kendaraan bermotor.
“Besar harapan kami digitalisasi road tax dapat menjadi salah satu alat electronic vehicle identification sehingga kelak memungkinkan menjadi modern road payment sistem pada seluruh transaksi di jalan baik pembayaran tol, parkir, dan lain sebagainya tanpa ada kontak fisik manusia menggunakan kartu,” papar Rivan.
Pada kesempatan ini, Rivan juga memaparkan, hingga November 2021 Jasa Raharja telah menyerahkan santunan kepada ahli waris maupun korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 2,15 triliun, seiring dengan terjadinya kenaikan korban khususnya meninggal dunia atau dengan kata lain terjadi peningkatan fatalitas.
Peningkatan penyerahan santunan ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk itu Jasa Raharja terus bersinergi dengan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, asuransi lain seperti Asabri, Taspen, dan BP Jamsostek, guna menekan angka korban laka yang tidak tertangani atau membayar secara reimburse ke rumah sakit.
“Saat ini Jasa Raharja telah bekerja sama dengan 2.352 rumah sakit atau 95,26% dari total jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia dan sebanyak 90 persen santunan luka telah berhasil ditangani, dengan sebagian kecil 10 persen sisanya melakukan reimburse saat rawat jalan,” tambah Rivan.
Upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program baik program edukatif seperti pelatihan awak angkutan atau program pelatihan penanganan korban lakalantas
“Juga program partisipatif berupa safety campaign bersama Stakeholder terkait seperti Korlantas Polri, Kemenhub dan 5 pilar keselamatan (RUNK), juga program preventif dengan memberikan bantuan alat/sarana pencegahan kecelakaan seperti traffic cone, barikade dan peralatan safety lainnya, serta Redspot,” tutup Rivan.
Hadir dalam kegiatan ini, mewakili Kapolri Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, MSi, mewakili Menteri Dalam Negeri, Kakorlantas Jend Pol Jend Pol Firman Shantyabudi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman Bulo, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan pejabat lainnya.(ml)
