Makassar,DetikManado.com – Organisasi The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) atau masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia bekali jurnalis pelatihan jurnalisme investigasi terkait potensi kerusakan lingkungan dibalik proyek infrastuktur strategis Indonesia,Senin (26/08/2024).
Pelatihan tersebut dikuti delapan perwakilan jurnalis dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dengan menghadirkan empat pemateri mumpuni di bidangnya masing-masing.
“Pelatihan ini diharapkan dapat membangun perspektif yang lebih kritis bagi media dan jurnalis, untuk melihat persoalan lingkungan di tengah gencarnya proyek strategis nasional ini,” ujar Direktur Eksekutif SIEJ Nanang Farid Syam.
Sejauh ini, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel dunia, dan dalam 10 tahun terakhir, jumlah pabrik peleburan nikel (smelter) di Indonesia meningkat dari dua menjadi 27 smelter, dan akan ada 22 smelter lainnya yang rencananya akan dibangun.
“Bahkan program hilirisasi nikel kini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden. Hingga April 2024, pemerintah melaporkan 198 proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp 1.614 triliun telah selesai,” kata Nanang.
Kemudian, terdapat 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian dengan nilai investasi Rp 2.113 triliun, dan 46 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi senilai investasi Rp 929,7 triliun.
“Dalam rangka pembangunan critical minerals, terdapat 16 proyek dengan nilai investasi Rp 248,75 triliun. Proyek ini terdiri dari hirilisasi nikel, hirilisasi tembaga, hirilisasi bauksit alumina dan hirilisasi pasir besi. Terdapat 41 PSN terus digenjot penyelesaiannya pada tahun 2024,” jelasnya.
Pemateri pelatihan Dhandy Dwi Laksono yang berbicara tentang implementasi teknik dokumenter investigasi pada isu proyek infrastruktur mengemukakan, pemberitaan yang ada kadang disajikan tidak melampirkan data sehingga informasinya bersifat ‘talking news’ atau berita datar.
Oleh karena itu, diperlukan kejelian dan kepekaan jurnalis dalam menyajikan pemberitaan secara baik dan akurat.
“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi jurnalis untuk melahirkan produk jurnalistik yang lebih berkualitas,” singkat Dhandy.
Hal senada disampaikan pemateri lainnya, Diky Anandya dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pemaparannya tentang implementasi Open-source intelegent dalam jurnalisme investigasi bahwa banyak kasus korupsi tidak diungkap jurnalis karena keterbatasan pengetahuan tentang investigasi.
“Memang diperlukan pengetahuan dan kolaborasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi terutama di bidang infrastruktur, apalagi berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional,” terang Diky.
Kepala Departemen Eksternal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Rahmat Kottir mengungkapkan, dampak industri nikel bagi lingkungan dan HAM di Sulawesi mulai terasa.
“Laju deforestasi untuk kepentingan tambang nikel terus meningkat. Akibatnya, kerusakan ekosistem hutan hujan di Pulau Sulawesi semakin meluas,” tutur Rahmat.
Sungai, danau pelindung hingga sumber air masyarakat, kata dia, turut terkontaminasi logam beracun (kromium heksavalen dan merkuri).
“Meningkatnya polusi udara, konflik tanah, konflik sosial hingga kemiskinan ekstrem hingga adanya dugaan intimidasi serta kriminalisasi,” katanya.
Berdasarkan catatan dan kajian Aliansi Sulawesi, pemerintah telah menerbitkan 188 IUP dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
“Luas kawasan hutan yang dikorbankan pemerintah untuk menyuplai ore nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi tercatan seluas 372.428 hektare,” ungkap Rahmat.
Di Indonesia, smelter Cina yang mendominasi hilirisasi nikel termasuk di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara, disusul perusahaan asal Brasil dan Jepang.
Catatan Aliansi Sulawesi, perusahaan Cina menguasai 80 persen smelter nikel di Indonesia. Seperti di Kabupaten Bantaeng, Sulsel ada Huady Group. Di Sulawesi Tengah dan Tenggara dikuasai oleh Tsingshang Holding Group dan Jiangsu Delong Nickel.
“Kita mendesak tinjau ulang Izin-izin tambang nikel di Sulsel, khususnya yang mencemari lingkungan dan berkonflik dengan masyarakat. Moratorium penerbitan IPPKH untuk perusahaan tambang nikel,” tuturnya.
Sementara itu pemateri Adi Marsiela dalam materinya Jurnalisme Data menyuguhkan trik jurnalis mengolah data dari berbagai website yang kredibel, serta bagaimana menyajikannya lebih menarik dan mendalam terutama soal infrastruktur, hingga mengungkap informasi data publik.(ml)
