Geruduk Mapolda dan DPRD Sulut, GMNI Manado Sampaikan 11 Tuntutan

Manado,DetikManado.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak pemerintah RI agar segera menurunkan kembali harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dinilai sangat krusial terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat.

Aksi demonstrasi tersebut dilakukan pada dua lokasi yakni Polda dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (06/09/2022).

Ketua GMNI Manado Mikael F Tampi mengatakan banyak ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami masyarakat Sulut seperti ketidakmampuan Polresta Manado menekan angka kriminalitas, keterlibatan Polresta Sangihe dalam mengawal PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

“Selain itu dugaan terlibatnya pihak kepolisian pada kasus mafia solar dan desakan kepada anggota DPRD Sulut dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cap Tikus (kearifan lokal), serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat petani Cap Tikus,” ujarnya.

Dia mengatakan penangkapan terhadap para mafia solar di Sulut masih kepada aktor-aktor lapangan yang bekerja atas perintah.

“Banyak diangkat media bahwa bos daripada mafia seperti pemilik SPBU Tambala dengan saksi yang ada mengatakan, aksinya atas perintah pemilik SPBU Tambala. Selain itu ada juga yang ramai diperbincangkan sebagai ‘Ratu Solar Sulut’ hingga kini belum tersentuh hukum,” ungkap Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi itu.

Tampi mengatakan agar kinerja Kapolresta Manado segera dievaluasi terkait angka kasus kriminalitas di Kota Manado yang meningkat pesat dan melakukan upaya-upaya dalam menstabilkan Kamtibmas.

Sementara itu, Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan menjelaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan sejumlah kasus kiminalitas dengan melakukan patroli di malam hari.

“Ada satu isu lokal dan empat nasional, terima kasih aspirasi ini kami tampung. Saya selaku pejabat utama akan menyampaikan ke pimpinan dan akan kami tindaklanjuti terutama bidang kriminal umum,” jelas Gani di depan massa aksi dan para wartawan.

Setelah itu massa aksi langsung bertolak ke titik kedua yaitu Gedung DPRD Provinsi Sulut dan diterima oleh lima anggota yaitu Melki Pangemanan, Billy Lombok, Hendry Walukow, Brian Waworuntu dan Ivan Lumentut.

Dalam menanggapi sejumlah tuntutan massa aksi, kelima anggota dewan tersebut sepakat jika naiknya BBM akan berdampak negatif pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat, kemudian hal ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.

Billy Lombok selaku Wakil Ketua DPRD mengatakan akan mendorong pemerintah pusat agar melakukan kajian yang baik terhadap imbas naiknya BBM.

“Rakyat sedang susah, masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Anggaran jumbo yang belum mendesak untuk dialihkan pada kebutuhan masyarakat daripada mencabut subsidi BBM,” tandas Lombok.

Komentar Facebook