Manado, DetikManado.com – KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peliputan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Media bertempat di Hotel The Sentra pada Minggu – Selasa (26-28/5/2024).
Ketua KPU Sulut Kenly Poluan didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Salman Saelangi, membuka secara resmi Rakor yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai platform media.
“Rakor ini menjadi kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, melewati tahapan demi tahapan baik di Pemilu maupun Pilkada. Sejak KPU ada di Sulut tahun 2003, kita sudah melalui berbagai tahapan, dan kawan-kawan media ada bersama,” tutur Kenly Poluan mengawali sambutannya.
Dia mengatakan, Rakor ini adalah kelanjutan dari koordinasi sekaligus menguatkan lagi, dan mencari terobosan secara bersama, kira-kira upaya bersama apa yang bisa dilalukan agar Pilkada bisa terselenggara dengan lebih baik.
“Mengapa ada Pilkada, karena itu merupakan upaya melakukan perbaikan sisten politik dan demokrasi, sehingga sistem kehidupan masyarakat diharapkan lebih baik lagi,” tuturnya.
Dia mengatakan, Pilkada sebagai bagian dari sistem demokrasi itu merupakan media untuk terpilihnya elit politik baru dalam memimpin daerah, dan pemimpin daerah ini seyogyanya dapat mensejahterahkan masyarakat.
Menurutnya, beban sekarang sebenarnya tidak lagi sekadar beban agar proses prosedural itu bisa terlaksana, karena sudah banyak Pilkada yang dilakukan. Secara prosedur dia meyakini bahwa proses itu bisa dilaksanakan karena pengalaman KPU, apalagi ada Bawaslu, dan semua stakeholders.
“Tugas berat kita, yang menjadi beban kita bersama, adalah bagaimana Pemilu dan sekarang Pilkada itu menghasilkan apa yang kita sebut sebagai demokrasi substansial, demokrasi yang berkualitas dan berkeadaban,” papar Kenly Poluan.
Dalam demokrasi substansial ini, masyarakat bisa memilih dengan lebih baik, memilih secara rasional dalam menentukan pilihannya. Sedangkan di sisi lain, calon pemimpin mengorganisir dukungan dengan cara sesuai degan ketentuan.
“Itu menjadi tugas bersama. Itu yang harus kita cari solusi bersama. Ini tugas yang berat dengan situasi lokal, nasional, dan internasional di mana proses Pemilu dan demokrasi semakin lama semakin bermasalah. Terutama menghadirkan keadilan dan kontestasi yang sejalan dengan pronsip-prinsip demokrasi,” papar dia.
Kenly Poluan mengatakan, meski berat harus berupaya melakukan upaya-upaya terobosan, dan setidaknya menjadi oase dalam situasi di mana banyak sekali masalah yang terkait degan upaya menghadirkan demokrasi yang substasial, atau pemilu yang berkeadilan.
Dalam Rakor ini, selain membahas tentang tahapan dan tekhnis pelaksanaan Pilkada 2024, juga terkait dengan posisi media massa dan wartawan dalam melakukan peliputan saat Pilkada. (yos)
