Kotamobagu, DetikManado.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Opini WTP ke-10 dari BPK RI ini, disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Arief Fadillah SE MM CSFA, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2022, pada Senin (15/5/2023).
Penyerahan LHP LKPD itu berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, dan diterima oleh Wali Kota Ir Hj Tatong Bara serta Ketua DPRD Meiddy Makalalag ST.
Opini WTP 10 kali secara berturut-turut itu, diraih Pemkot Kotamobagu dalam dua periode kepempimpinan Wali Kota Tatong Bara.
Karena itu, Tatong Bara dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, sehingga Pemkot Kotamobagu dapat kembali meraih opini WTP ke-10 kalinya secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, hari ini Pemkot Kotamobagu mendapatkan opini WTP ke-10 kalinya,” katanya.
“Ini tentunya dapat diraih karena adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja maksimal dan luar biasa, serta dukungan masyarakat Kota Kotamobagu,” sebut Tatong.
Hal senada juga disampaikan Inspektur Daerah (Irda) Kotamobagu, Yusrin Mantali SKom.
“Opini WTP ke-10 berturut-turut ini dapat diraih, berkat bimbingan dari Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, pengawasan serta kolaborasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta upaya kerja keras dan kerja ikhlas OPD dan dukungan masyarakat masyarakat Kota Kotamobagu,” tuturnya.
“Harapan kami ke depan, tata kelola dan manajemen risiko serta pengendalian intern lebih dapat kita tingkatkan lagi, agar opini WTP dapat kita pertahankan,” harap Yusrin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu Pra Sugiarto Yunus SP ME menyampaikan ucapan terima kasih, kepada seluruh perangkat pengelola keuangan di Kotamobagu atas kerjasamanya dan telah menyajikan data selama pelaksanaan audit oleh BPK atas LKPD Kota Kotamobagu.
“Semoga pengelolaan keuangan di Kotamobagu lebih baik lagi kedepannya, karena terus terjadi perubahan regulasi sehingga pelaksanaan pengelolan keuangan juga berubah dan berdampak pada penyajian laporan keuangan,” ujar Ato –sapaan akrabnya.
Kegiatan penyerahan LHP atas LKPD se-Provinsi Sulut yang dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Sulut itu, dihadiri anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang SIP MSi CSFA CFrA, Gubernur Olly Dondokambey SE, bupati dan wali kota lainnya, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPKD se-Sulut, serta pimpinan OPD.
Penulis: Nicolaus Paath
Editor: Yoseph Ikanubun
