Nadiem mengatakan, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Ada sekolah-sekolah yang menganggap konsep projek tersebut aneh sehingga merasa sulit menerapkannya.
Kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran.
“Mereka ditantang untuk menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu menentukan apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek, kemudian mengumpulkan peserta didik untuk mencapai tujuan projek. Projek ini paling mengasah kemampuan kolaborasi dan gotong royong,” tuturnya.
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Praptono menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi momen untuk mengusulkan pengisian jabatan pengawas dari PPPK sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.
“Dalam Permendikbud tersebut, diatur bahwa untuk mengisi posisi pengawas sekolah bisa dari unsur Guru Penggerak,” ujar Praptono.
Praptono menambahkan, pada tahun 2023 Kemendikbudristek akan mendiseminasikan modul pelatihan komite pembelajaran yang selama ini hanya diberikan untuk pengawas pendamping Sekolah Penggerak, agar diberikan juga ke seluruh pengawas sekolah.
Dialog Penggerak di Kota Tomohon berlangsung di salah satu Sekolah Penggerak angkatan pertama, yakni SMP Lokon St. Nikolaus. Kegiatan ini diikuti seluruh pemangku kepentingan program-program penggerak (Program Organisasi Penggerak/POP, program Guru Penggerak/GP, dan program Sekolah Penggerak/SP).
Sebanyak 170 peserta terlibat dalam Dialog Penggerak tersebut. (Yoseph Ikanubun)
