Oleh : Sicilya C. Mokoginta, S.E., M.M.
(Dosen Universitas Dumoga Kotamobagu)
Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia, tetapi juga rentan terhadap abuse of power. Keangkuhan politik mulai dari kontestasi pileg hingga pilkada 2024 yang terselenggara saat ini memberi banyak catatan kusam bagi sejarah pemilu dan pilkada 2024.
Bagaimana campur tangan kekuasaan untuk memenangkan sala satu calon sudah sangat vulgar di pertontonkan.Kita Masyarakat sadar betul telah mengalami proses politik yang tidak sehat. Masyarakat terkesan seperti bocah kosong nan bodoh yang tak lagi bisa menggunakan akal dan cacat nalar. Praktek Manipulasi Proses Pemilihan,Penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan politik, memanfaatkan birokrasi dalam kampanye.
Intimidasi Terhadap Pemilih mulai dari tingkatan pusat sampai desa seperti menakut-nakuti pemilih atau pendukung calon lain untuk mengubah pilihan mereka. Penggunaan Media untuk Propaganda, Kontrol atas media untuk menyebarkan informasi yang mendukung calon tertentu seringkali terjadi dengan mengabaikan fakta.
Banyak masyarakat yang merasa frustrasi dengan praktik penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Masyarakat merasa tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Ketidakberdayaan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses informasi, ketidakpahaman terhadap hak-hak mereka, serta takut akan konsekuensi dari tindakan protes. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mengekspresikannya secara efektif. Selain itu, membangun jaringan dukungan, baik melalui organisasi masyarakat sipil maupun kelompok advokasi, bisa membantu menciptakan suara yang lebih kuat.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, meningkatkan transparansi, dan mendorong pendidikan politik yang baik. Selain itu, peran lembaga pengawas dan penegak hukum juga sangat vital dalam menindak tegas setiap pelanggaran. Dengan demikian, harapannya adalah terciptanya Pilkada yang lebih adil dan bersih.
Lantas apakah semua itu bisa terwujud?
Mungkin terkesan mustahil ,tapi kita semua sebagai pemilih bisa menyudahi praktek² tersebut dengan tidak memberi ruang kepada mereka ,tidak mengapresiasi mereka yang memiliki kecendurungam abuse of power.
Mari bersama² mewujudkan dan bersatu memilih pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan benar-benar peduli pada kesejahteraan masyarakat. (**)
