Karena itu, ia menekankan pentingnya identifikasi dan penyelesaian masalah yang menghambat penerimaan PBB-P2. “Hari ini, selain penyerahan SPPDT, saya juga ingin mengetahui apa yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga penerimaan PBB tidak tercapai,” ucap Asripan.
“Biasanya, jika orang yang ada di desa itu sendiri yang menjadi pemilik yang menjadi wajib pajak, tidak jadi persoalan. Tetapi biasanya yang susah dikejar pajak ini, adalah orang yang ada di luar yang menjadi pemilik tanah di desa itu. Jika ini yang terjadi harus dicari formulanya, agar PBB ini bisa dicapai. Apalagi, pajak tahun sebelumnya belum dibayar,” tegasnya.
Karena itu, Asripan pun meminta kepada 33 lurah dan sangadi yang hadir pada acara di aula kantor wali kota tersebut, untuk secepatnya mendistribusikan SPPDT PBB-P2 Tahun 2024 kepada setiap wajib pajak. “Serta diikuti dengan pendekatan dan pembinaan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 dari waktu ke waktu akan semakin meningkat,” imbaunya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Kotamobagu Sofyan Mokoginta SH ME, pimpinan BNI Cabang Kotamobagu Gracia Karamoy SE, Kepala Cabang Bank Sulutgo Kotamobagu Yunike Sumawati Paputungan SE, para asisten, pimpinan OPD Pemkot Kotamobagu, serta para camat bersama ke-33 lurah dan sangadi.(Nicolaus Paath)
