Bitung, DetikManado.com — Di balik aksi ratusan pedagang yang menggeruduk Kantor DPRD Kota Bitung, Rabu (15/7/2026), muncul isu yang tak kalah menyita perhatian.
Demonstrasi tersebut disebut-sebut ditunggangi oleh orang dalam Perumda Pasar Kota Bitung. Nama yang ikut terseret dalam isu itu adalah Plt Direktur Operasional Perumda Pasar Bitung, Vanny Kaunang. Selain menjabat di Perumda Pasar, Vanny juga diketahui aktif dalam kepengurusan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Kota Bitung.
Isu itu berkembang seiring aksi pedagang yang menyoroti pengelolaan Perumda Pasar. Bahkan beredar kabar demonstrasi tersebut sengaja digerakkan oleh internal perusahaan daerah.
Hal tersebut mencuat karena Vanny sendiri diketahui berada di dalam struktur APPSI. Hal itu pun kian diperkuat dan dikaitkan dengan polemik seleksi direksi Perumda Pasar yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.
Dikonfirmasi mengenai tudingan tersebut, Vanny membantah keras. Ia mengaku heran setiap kali muncul gerakan pedagang, nama Perumda Pasar selalu dikaitkan.
“Kasian… kenapa semua gerakan pedagang sasaran ke kita?” kata Vanny kepada media ini, Kamis (16/7/2026).
Vanny menegaskan dirinya maupun manajemen Perumda Pasar tidak memiliki kemampuan menggerakkan ratusan pedagang untuk turun ke jalan.
“Tidaklah. Kita nda mampu kumpul pedagang. Kita juga nda bisa larang orang mo sampaikan aspirasi,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada pembahasan ataupun instruksi aksi di grup komunikasi APPSI yang diketahuinya.
“Di grup APPSI nda ada informasi demo. Mungkin itu aliansi pedagang yang bergerak sendiri. Yang pimpin kemarin ketua aliansi, itu sudah bukan ranah kami,” katanya.
Vanny menilai aksi penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika setiap gerakan pedagang langsung dikaitkan dengan manajemen Perumda Pasar terlebih khusus kepadanya.
Sebelumnya, aksi ratusan pedagang di DPRD Bitung sempat berlangsung panas. Massa menolak sejumlah anggota DPRD memberikan tanggapan sebelum tuntutan mereka dibacakan. Situasi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan aparat kepolisian sehingga audiensi dapat dilanjutkan.
Dalam pertemuan itu, para pedagang menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada DPRD, di antaranya meminta pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Pasar, mendukung kebijakan tarif sewa kios, hingga percepatan penataan pasar. (Jamal Gani)
