“Ini juga akan menjadi tantangan dan hambatan bagi implementasi peraturan Menteri LHK No 8/2021 tentang perubahan konsep SVLK. Yang tidak hanya berfokus kepada legalitas namun juga berbicara mengenai kelestarian sehingga kepanjangan SVLK yang semula Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian,” tambah Joni.
Di sisi lain, SVLK pun juga tidak cukup kuat menghentikan praktek Illegal logging ditambah penegakan hukumnya masih lemah. Penerapan SVLK ini seyogyanya dapat memastikan kayu ilegal tidak beredar lagi sebab SVLK sudah bersifat mandatori.
Berdasarkan data Greenpeace Indonesia, dalam dua dekade tanah Papua kehilangan 641,4 ribu hutan alam. Deforestasi meningkat sejak 2012 dengan puncak terluasnya terjadi pada 2015.
Kehilangan hutan alam dalam konsesi HPH di Papua dan Papua Barat selama 2001 – 2020 seluas 135,177 ha. Sedangkan kehilangan hutan alam dalam area pelepasan kawasan hutan di kurun waktu yang sama sebesar 161,175 Ha. Data Greenpeace Indonesia juga menunjukkan 21,95 persen atau 7,5 juta Ha Hutan Alam Papua terancam terdeforestorasi.
