Tarik Ulur Kebijakan Pemerintah Terkait PPDB Online

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh MKes.

Manado,DetikManado.com – Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dibuat pemerintah tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu penyebabnya karena tarik ulur oleh pemerintah sendiri, dalam hal penetapan jumlah rombongan belajar (rombel), serta jumlah siswa dalam setiap rombel.

“Kami sekolah yang kecil atau bukan unggulan, sangat sedikit siswa yang masuk. Karena sekolah besar terus menambah jumlah siswanya, meski sudah ada aturan berapa jumlah rombel dan kuota siswa barunya,” ujar salah satu kepala sekolah negeri di Manado.

Bacaan Lainnya

Dia mencontohkan, ada sekolah besar yang sudah ditetapkan memiliki 10 rombel dengan jumlah siswa tiap rombelnya 32 orang. Namun sekolah itu, dengan mendapat lampu hijau dari Dinas Pendidikan, menambah lagi 3 rombel sehingga menjadi 13. Belum lagi jumlah soswa tiap rombel dari 32 dinaikan menjadi 36 bahkan sampai 42. “Terus kami yang sekolah kecil ini mau dapat berapa siswa. Pemerintah plin-plan dalam kebijakan ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh MKes, Kamis (11/07/2019). memanggil benerapa kepsek SMA dan SMK dari beberapa daerah untuk membahas persoalan PPDB Online ini.

Punuh mengatakan pihaknya membahas tentang persoalan yang terjadi terkait PPDB online khususnya dalam pembagian kriteria baik zonasi, Perpindahan dan Prestasi. “Memang dengan adanya pembagian zonasi yang lebih besar banyak siswa yang datang mengeluh di sekolah karena mereka tidak dapat masuk di sekolah itu,” jelas Punuh.

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi agar tidak ada siswa yang putus sekolah, maka Dinas Dikda mengambil langkah untuk menambah kuota dan menerima mereka di beberapa sekolah.

Punuh menambahkan, dalam jangka pendek maka dilakukan penambahan rasio siswa dari 32 per rombel menjadi 36 siswa per rombel dan ini akan berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan potensi kewilayahan daerah masing-masing. “Kami juga meminta pihak sekolah agar melakukan penambahan penggunaan ruang kelas sementara dengan kesepakatan bersama antara sekolah dan orangtua siswa,” ujarnya.(joe)

Komentar Facebook

Pos terkait