Bahas Kunjungan Menteri Hukum, Kakanwil Kemenkum Sulut Audiensi dengan Wali Kota Manado

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling melakukan audiensi dengan Wali Kota Manado, Andrei Angouw.

Manado, DetikManado.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling melakukan audiensi dengan Wali Kota Manado, Andrei Angouw guna membahas rencana kedatangan Menteri Hukum ke Kota Manado dalam rangka peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Jumat (20/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyampaikan pentingnya dukungan Pemerintah Kota Manado untuk menyambut kedatangan Menteri Hukum serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap Pemerintah Kota Manado dapat mendukung dan bersama-sama menyambut kedatangan Menteri Hukum dalam rangka peresmian Posbankum, sebagai wujud komitmen memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat,” ujar Hendrik.

Wali Kota Manado menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota untuk menerima kedatangan Menteri Hukum di Manado.

“Dengan senang hati kami menerima kedatangan Menteri Hukum di Manado. Peresmian Posbankum ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat,” ungkap Andrei.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, serta Kepala Bagian Hukum Kota Manado, Eva Pandensolang. Kehadiran keduanya menegaskan dukungan penuh jajaran Pemerintah Kota Manado terhadap agenda kunjungan Menteri Hukum dan pelaksanaan peresmian Posbankum.

Kakanwil Kemenkum Sulut dalam audiensi tersebut turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Hendrik Siahaya, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Lieta Ondang.

Peresmian Posbankum diharapkan menjadi momentum peningkatan pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penegakan hukum yang inklusif dan berkeadilan.(yos)


Pos terkait