Bitung, DetikManado.com – Alunan keresahan dari tanah Papua bergema di Eastgut Caffe, Manembo-nembo, Bitung, Jumat (1/5/2026).
Lewat lensa kamera Dhandy Dwi Laksono, film dokumenter ‘Pesta Babi’ membedah luka lama soal perampasan ruang hidup yang kini memantik empati kolektif di Sulawesi Utara.
Acara nonton bareng (nobar) dan diskusi yang diinisiasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Betina Issue Sulawesi Utara ini tak sekadar menjadi ajang tontonan.
Berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga masyarakat adat, berkumpul membedah realitas pahit di balik Proyek Strategis Nasional (PSN).
Aktivis lingkungan, Billy Ladi, mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Papua Selatan bukanlah isu yang jauh. Menurutnya, Sulawesi Utara, khususnya Bitung, sedang menghadapi ancaman serupa lewat proyek Tol Manado-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Apa yang terjadi di Papua adalah cermin bagi kita. Di Bitung, dampak proyek strategis negara sudah terasa. Lihat saja polemik PT Futai dan masalah air hujan. AMDAL-nya masih menumpang di KEK, ini bukti kebijakan yang sering mengabaikan suara masyarakat di bawah,” tegas Billy dalam diskusi tersebut.
Hal senada diungkapkan perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Johanes Gerung. Ia menilai ‘Pesta Babi’ adalah pesan visual tentang kebijakan pemerintah yang “serampangan”.
“Film ini mengirim pesan kuat. Warga harus memupuk solidaritas untuk melawan kebijakan yang merampas ruang hidup masyarakat adat,” kata Johanes.
Kritik tajam juga datang dari Jonathan Ramisan atau yang akrab disapa Bams, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia menyoroti pola pembangunan pemerintah yang bersifat top-down.
“Pola rezim sekarang. Tetapkan dulu proyeknya, urusan lingkungan dan dokumen belakangan. Kalau ada rakyat yang menolak, alat negara yang bicara. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menjadi pembangkang terhadap ketidakadilan,” ujar Bams disambut riuh peserta.
Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPD IMM, Exel Paneo, menutup diskusi dengan refleksi mendalam. Ia mengecam cara pandang pemerintah yang sering menganggap tanah adat di Papua sebagai “ruang kosong”.
“Papua diperlakukan seolah tanah tak bertuan yang bebas dipatok demi lumbung pangan. Padahal, ada masyarakat adat yang sudah berabad-abad hidup berdampingan dengan alam di sana,” ungkap Exel.
Melalui pemutaran film ini, IMM dan para aktivis berharap muncul kesadaran kolektif bahwa kolonialisme gaya baru sedang bertransformasi melalui kebijakan pembangunan yang tidak demokratis.
“Kami ingin muncul keberpihakan yang nyata bagi mereka yang terdampak oleh ambisi pembangunan,” pungkasnya.
(Jamal Gani)
