Bitung, DetikManado.com – Pemerintah Kota Bitung tengah menikmati hasil positif setelah meraih dua capaian prestisius dalam waktu yang hampir bersamaan.
Di satu sisi, pemerintah kota kembali mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulut.
Di sisi lain, Bitung dinobatkan sebagai Terbaik I kategori Pengendalian Inflasi di Sulawesi dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026.
Namun jika dilihat lebih dalam, penghargaan tersebut tidak lahir dari proses yang instan. Ada mesin birokrasi yang bekerja di belakang layar.
Dan di pusat mesin itu berdiri sosok Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ignatius Rudy Theno.
Dalam struktur pemerintahan daerah, kepala daerah memang menjadi pengambil kebijakan tertinggi.
Namun eksekusi kebijakan berada di tangan birokrasi yang dipimpin seorang sekda. Posisi itu saat ini dipegang Rudy Theno, birokrat yang dikenal memiliki pengalaman panjang di lingkungan Pemkot Bitung.
Karier Rudy bukan dibangun dalam waktu singkat. Sebelum menjadi sekda definitif pada 2022, ia pernah memimpin sejumlah perangkat daerah strategis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR).
Ia juga dikenal sebagai pejabat yang memahami detail teknokrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan program pembangunan.
Karena itu, sulit menafikan bahwa capaian yang diraih pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka saat ini turut ditopang oleh kapasitas birokrasi yang dipimpin Rudy Theno.
Apalagi usia pemerintahan Hengky-Randito terbilang masih sangat muda. Keduanya baru dilantik sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung pada Februari 2025.
Dengan usia pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu tahun lebih, raihan penghargaan tingkat regional hingga nasional tentu tidak bisa dilepaskan dari fondasi birokrasi yang sudah dibangun dan dijaga konsistensinya.
Penghargaan pengendalian inflasi menjadi salah satu contoh paling nyata. Kategori tersebut tidak hanya menilai stabilitas harga pangan, tetapi juga konsistensi pelaporan, efektivitas program, koordinasi lintas perangkat daerah hingga dukungan anggaran pemerintah daerah.
Seluruh instrumen itu berada dalam kendali birokrasi yang dikomandoi sekda Rudy Theno.
Rekam jejak Rudy dalam urusan pengendalian inflasi bahkan sudah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2023, saat masih berada dalam pemerintahan sebelumnya, ia menjadi figur yang menerima langsung penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari pemerintah pusat. Saat itu Bitung memperoleh insentif Rp11,6 miliar karena dinilai berhasil menjaga inflasi daerah.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa penghargaan yang diterima Bitung saat ini bukanlah hasil kerja sesaat.
Ada kesinambungan kebijakan dan konsolidasi birokrasi yang terus dijaga. Dan dalam konteks itu, nama Rudy Theno sulit dipisahkan.
Di kalangan ASN Pemkot Bitung, Rudy kerap disebut sebagai “panglima ASN”. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Selain menduduki jabatan tertinggi birokrasi daerah, ia juga dikenal memiliki kemampuan mengonsolidasikan organisasi perangkat daerah agar bergerak dalam satu irama.
Bahkan saat menerima kenaikan pangkat IV/d pada 2025, Rudy disebut sebagai figur yang diharapkan menjadi teladan etos kerja, loyalitas, dan pelayanan publik yang berintegritas.
Karena itu, ketika Pemkot Bitung berhasil mengoleksi penghargaan demi penghargaan dalam periode awal pemerintahan Hengky-Randito, publik tentu melihat peran kepala daerah. Tetapi di balik panggung, ada tangan birokrasi yang bekerja senyap menggerakkan seluruh perangkat daerah.
Di titik itulah nama Rudy Theno menjadi relevan. Sebab penghargaan bukan hanya soal seremoni, melainkan hasil dari tata kelola pemerintahan yang berjalan efektif.
Dan sejauh ini, jejak karier serta pengalaman panjang Rudy menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu faktor penting yang ikut menjaga laju pemerintahan Kota Bitung tetap berada di jalur prestasi.
Rudy Theno sendiri beberapa kali menegaskan bahwa capaian pemerintah daerah tidak lahir dari kerja individu, melainkan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“Keberhasilan yang diraih hari ini adalah buah dari kerja bersama seluruh jajaran ASN dan perangkat daerah yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tugas kami adalah memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai aturan,” ujar Rudy, Sabtu (30/05/2026).
Pernyataan itu sekaligus menggambarkan gaya kepemimpinannya yang lebih menekankan konsolidasi birokrasi dan kerja kolektif dibanding pencitraan personal.
Dalam kesempatan lain, Rudy juga menekankan pentingnya disiplin birokrasi sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Birokrasi harus bergerak cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau organisasi perangkat daerah berjalan dalam satu irama, maka target pemerintah akan lebih mudah tercapai,” katanya. (Jamal Gani)
