Apalagi menurut dia, pengawasan distribusi logistik adalah persoalan krusial mengingat hal itu menjadi salah satu instrumen penanda kesuksesan Pemilu tahun depan.
Tetapi Bawaslu sendiri memiliki kewenangan istimewa karena keputusan terkait temuan pelanggaran sifatnya final dan mengikat hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai amanat perundangan.
Johny kemudian membeber beberapa potensi pelanggaran dalam pendistribusian logistik ini. Antara lain, basis data perencanaan pengadaan logistik tidak akurat. Relevansinya pada jumlah logistik yang akan digunakan pemilih. Potensi lain adalah keamanan gudang penyimpanan logistik tersebut.
Di sisi lain, Bawaslu perlu mengawal agar proses distribusi ini berjalan tepat waktu, dengan tantangan yang dihadapi adalah penyaluran ke daerah-daerah kepulauan yang bisa terganggu karena cuaca. Tak sampai situ, lembaga ini ikut memastikan agar seluruh informasi dalam kertas suara harus akurat, mulai dari nama, nomor urut hingga foto calon.
“Jadi Bawaslu Sulut telah memproyeksikan potensi-potensi pelanggaran logistik berkaca pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, sehingga bisa ambil langkah antisipasti,” ujarnya.
Dalam situasi itu, Johny menekankan peran media yang penting untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
“Media ikut mengawasi sehingga kita bersama mewujudkan Pemilu yang jujur dan bersih,” ujarnya. (yos)
