Manado, DetikManado.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulut menggelar diskusi dengan tema Aspek Hukum dan Etika bagi Media Massa. Kegiatan ini digelar di Sekretariat AMSI Sulut, Jumat (24/9/2021).
Dalam sambutannya, Ketua AMSI Sulut Agustinus Hari mengatakan, saat ini media massa tumbuh berkembang dengan begitu pesat. Di sisi lain, pemahaman akan Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers masih minim di kalangan jurnalis dan media massa.
“Maka kemudian muncul berbagai persoalan terkait etika, bahkan persoalan hukum di kalangan jurnalis dan media massa,” ujar Hari.
Pemred Barta1.com ini mengatakan, dalam kondisi seperti ini AMSI Sulut melihat pentingnya mengingatkan jurnalis dan media massa akan kaidah-kaidah jurnalistik, serta berbagai aturan terkait dengan pers. Untuk itulah bersama LBH Pers Manado, digagas diskusi tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih untuk LBH Pers Manado, materi diskusi ini penting bagi kami jurnalis dan media massa,” ujarnya.
Direktur LBH Pers Manado Ferley B Kaparang SH MH tampil dalam sesi pertama diskusi ini. Kaparang memulai materinya dengan memutar video terkait sejumlah aturan hukum untuk melindungi jurnalis, termasuk juga beberapa pasal yang menjadi ancaman bagi jurnalis dan media massa.
“Beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi pegangan jurnalis dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.
Kaparang juga memaparkan terkait beberapa ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa mengancam kerja-kerja jurnalistik. Di sisi lain, Kaparang juga mencontohkan beberapa pasal yang melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat, berekspresi termasuk kemerdekaan pers.
“Misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dalam konstitusi kita yakni UUD 1945, serta UU HAM,” ujar Kaparang.
Dalam pembahasan selanjutnya, Kaparang menjelaskan terlait langkah-langkah yang bisa ditempuh ketika jurnalis dan media massa bermasalah secara hukum. Dia mengungkapkan terkait bagaimana langkah-langkah litigasi dan non litigasi yang diambil.
