Diskusi Tentang Perempuan dan Anak Bersama Melky Pangemanan

Tema yang diangkat adalah Perempuan dan Anak Menilik Anggaran dan Realitas.

Manado, DetikManado.com – Melky Jakhin Pangemanan SIP MAP MSi, anggota DPRD Provinsi Sulut menggelar Kopdar bersama LSM Pemberdayaan Perempuan, tokoh masyarakat, dan sejumlah perwakilan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, Senin (18/11/2019), di But’s Cafe Bahu, Kota Manado.  

Tema yang diangkat adalah Perempuan dan Anak Menilik Anggaran dan Realitas, yang dirangkaikan dengan Laporan Kerja Bulan Oktober 2019 oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu Melky mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan sesuai dengan komitmennya saat berkampanye. “Saya juga melakukan pertanggung jawaban lewat sosial media mengenai kinerja saya, serta sebuah komitmen akan sebuah kepercayaan dari masyarakat Sulut,” katanya.

Dia mengatakan, hal itu merupakan sebuah tantangan karena lewat survei mengatakan KPK lebih dipercaya ketimbang anggota legislatif.  “DPRD katanya terkenal malas masuk kantor,” bebernya.

Melky mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan sesuai dengan komitmennya saat berkampanye.

Hal ini yang menjadi dasar dari komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu dirinya selalu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah seperti menghindari politik uang dan isu SARA. “Ada juga aduan di sekolah seperti soal rapor siswa yang akan pindah sekolah dan ada juga yang kami fasilitasi yang berbulan-bulan terkait anak disabilitas dan fasilitas pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Daerah Provinsi Sulut Mieke Pangkong mengatakan indeks pemberdayaan perempuan di Sulut menempati urutan pertama secara nasional dengan keterwakilan di legislatif serta berbagai profesi lainnya. “Meskipun seperti itu perlindungan perempuan masih perlu didukung,” ungkapnya.

Pangkong juga menambahkan mewakili Gubernur Sulut pihaknya juga melakukan sosialisasi di gereja atau mesjid atau tempat ibadah lainnya terkait upaya pemerintah melindungi dan memberdayakan perempuan Indonesia. “Kami juga tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus didukung oleh masyarakat beserta LSM, serta dunia usaha. Kalau bicara anggaran kami tidak melihat besarnya tetapi dari kerja sama beberapa instansi serta sinergitas dengan masyarakat dan juga media massa yang turut ambil bagian untuk kemajuan bersama,” pungkas Pangkong. (ml)

Komentar Facebook

Pos terkait